Tulang Bawang (Bongkarpost)- Setelah adanya Kepala Kampung yang masuk sebagai daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), ditemukan juga Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang yang juga masuk daftar sebagai penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu.
Anggota DPRD Tulang Bawang yang masuk sebagai penerima bantuan seniali Rp.600 ribu perbulan selama tiga bulan itu yakni Hartono dari Fraksi PDIP.
Masuknya sederet nama – nama orang kaya dan terbilang mampu secara ekonomi pada BST itu memicu kesenjangan sosial ditengah – tengah masyarakat. Apalagi dalam susana bencana nasional Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Meski begitu, Hartono mengaku menolak bantuan yang diberikan akibat dampak pandemi Covid-19 itu. Penolakan dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Kampung Bumi Dipasena Jaya Hermintono.
“Saya sudah mundur Mas. Surat pernyataan penolakan BST dari Kemensos sudah saya buat buat dengan tanda tangan bermaterai dan diketahui oleh Kepala Kampung Bumi Dipedena Jaya, Bapak Hermintono,” ujar Anggota DPRD Komisi III, via aplikasi pesan WhatsApp, Sabtu (16/5/2020) malam.
Ia juga mengaku kaget dan terkejut saat mengetahui namanya tertera dalam daftar nama penerima BST Kemensos. Untuk itu, dirinya langsung membuat surat pernyataan.
“Saya juga kaget baru di kasih tau, makanya langsung saya buat surat penolakan dari saya dan di ketahui desa mas, karna itu enggak tepat sasaran,” terangnya.
Selain itu, nama Hartono alamat RT 14 / RW 09 Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawajitu Timur, atau Bumi Dipasena Blok 07 jalur 28 nomor 6, Kecamatan Rawajitu Timur, diduga masuk dalam usulan Kartu Prakerja dari Pemkab Tulangbawang.
Pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Tulangbawang, Rismayanti, mengatakan, bahwa banyak penerima bansos Kemensos yang mengundurkan diri. Soal data, ia mengaku tidak memiliki data penerima bansos.
“Banyak yang mundur Mas. Kami tidak punya datanya. Kami tidak dikirim datanya. Jadi kami tidak tahu secara persisnya. Pihak kantor PT. Pos kirim langsung ke kampung – kampung sesuai data dari Kemensos,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tulangbawang, Hi. Morisman Ismail, menyebut bahwa data dari Kemensos diduga tidak sesuai dengan data di lapangan. Data penerima BST tidak sesuai. Untuk itu, pihak Komisi IV meminta data secara lengkap dari Dinsos setempat.
“Komisi IV DPRD Tulangbawang tegas dan kritis soal data bansos. Kami telah minta data – datanya di Dinsos Tulangbawang. Tapi belum di kasih. Ini akan kami kejar terus. Harapannya adalah perubahan dan pembenahan data untuk kedepannya,” tegasnya.
Diketahui, untuk Kabupaten Tulangbawang jumlah penerima BST dari Kementerian Sosial berjumlah 28.955 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk tahap pertama disalurkan sebanyak 19.557 KPM melalui kantor pos. (Ris)
