Menu MBG Ramadan Dikeluhkan, DPRD Lampung Desak Pengawasan Diperketat
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di sejumlah daerah di Provinsi Lampung menuai sorotan. Sejumlah masyarakat mengeluhkan kualitas menu yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar gizi sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.
Program yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak sekaligus menekan angka stunting itu diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mencetak generasi sehat dan produktif. Namun di lapangan, pelaksanaannya masih menyisakan catatan.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mengakui pihaknya menerima berbagai laporan terkait kualitas makanan dari beberapa dapur penyelenggara MBG.
“Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan persoalan terkait menu makanan bergizi yang tidak sesuai harapan. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua,” ujar Mikdar saat dimintai keterangan, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Evaluasi, kata dia, harus dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan.
Mikdar menegaskan, setiap dapur MBG semestinya memiliki sistem pengawasan internal yang ketat, mulai dari tenaga ahli gizi, kepala dapur, hingga penanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi. Seluruh unsur tersebut bertanggung jawab memastikan makanan yang diproduksi telah sesuai standar sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Setiap menu itu ada ketentuannya. Kalau memang sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, baru bisa disalurkan ke penerima manfaat,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan kualitas menu tidak terjadi secara merata. Masih banyak dapur yang menjalankan program dengan baik dan sesuai pedoman.
Meski demikian, temuan yang berkembang di masyarakat tetap harus menjadi perhatian serius.
Karena itu, DPRD Lampung mendorong pengawasan lebih intensif dari tim yang telah dibentuk pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita minta Satgas atau tim pengawas untuk rutin melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur. Tujuannya agar kualitas makanan tetap terjaga dan sesuai standar,” tegasnya.
Sidak, lanjut Mikdar, juga menjadi instrumen penting untuk mencegah kelalaian maupun potensi unsur kesengajaan dalam penyediaan makanan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau ada pengawasan yang rutin, tentu dapur akan lebih berhati-hati. Jangan sampai ada unsur kesengajaan yang justru merugikan penerima manfaat,” tambahnya.
Di sisi lain, ia memaparkan skema anggaran dalam program MBG. Untuk balita, anak TK, hingga siswa kelas 1–3 SD, alokasi ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sedangkan siswa kelas 4 SD hingga SMA mendapat alokasi Rp10.000 per porsi. Anggaran tersebut mencakup menu lengkap, seperti susu, telur, roti, buah, serta lauk pendamping lainnya.
Namun realisasi di lapangan menghadapi tantangan tersendiri. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama daging ayam dan susu UHT, disebut menjadi kendala bagi dapur penyedia.
“Kondisi harga bahan pokok saat ini memang naik, termasuk daging ayam dan susu. Bahkan susu UHT juga cukup sulit didapat. Ini menjadi kendala di lapangan,” ungkapnya.
Meski demikian, Mikdar menegaskan bahwa dinamika harga tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Jangan sampai karena kendala harga, mutu makanan jadi dikurangi. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila standar gizi tidak terpenuhi, maka efektivitas program akan dipertanyakan.
“Kalau kualitas gizinya tidak terpenuhi, tentu program ini tidak akan efektif. Maka dari itu, pengawasan harus benar-benar diperkuat,” pungkasnya. (*)
