Dugaan Penyimpangan di Dinas Pendidikan Pesawaran Disorot Ketua DPRD
Bongkar Post | Pesawaran – Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian, menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran. Melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, ia mendesak agar dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di dinas yang dipimpin Kepala Dinas Anca Marta Utama segera diperiksa.
“Dugaan penyimpangan harus diusut aparat penegak hukum secara profesional dan terbuka,” ujar Achmad Rico Julian.
Ia juga meminta Kepala Disdikbud Pesawaran, Anca Marta Utama, memberikan penjelasan kepada publik terkait berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat serta bertanggung jawab penuh atas kinerja dinas yang dipimpinnya. Dalam video tersebut, Rico menegaskan pentingnya menjaga sektor pendidikan agar tetap bersih dari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan anak-anak di Kabupaten Pesawaran.
Latar Belakang Kasus
Isu dugaan penyimpangan di Disdikbud Pesawaran bukan kali pertama mencuat. Pada Februari 2025, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KAMPUD melaporkan enam proyek pembangunan ruang kelas baru Tahun Anggaran 2023 ke Kejaksaan Tinggi Lampung.
Proyek-proyek tersebut memiliki nilai anggaran mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dalam laporannya, KAMPUD menduga terdapat indikasi kolusi dalam proses tender serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penanganan perkara tersebut kemudian dilimpahkan oleh Kejati Lampung kepada Kejaksaan Negeri Pesawaran.
Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga mencatat adanya ketidaktertiban dalam realisasi belanja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
Hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran, Anca Marta Utama, belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai tudingan yang berkembang. Sementara itu, proses hukum masih berjalan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Achmad Rico Julian, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2024–2029 dari Partai Gerindra, menegaskan pentingnya pengawasan bersama demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara damai serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(*)
