Bongkarpost.co.id
Jakarta, BP
Muhammad Sandriyansyah KABID Hukum & HAM, Renvino Akbar KABID Hubungan Antar Lembaga & Iskandar Zulkarnain KABID PTKP, selaku Fungsionaris HMI Cabang Bekasi menyoroti persoalan pagar laut di Kabupaten Bekasi dan diduga adanya keterlibatan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI periode 2024 – 2029, Charles Honoris.
Pada tanggal 5 Februari 2025 Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN mengatakan terhadap PT. Cikarang Listrindo (CL) dan PT. Mega Agung Nusantara (MAN), akan melakukan proses negosiasi. Pasalnya, sertifikat dari kedua perusahaan tersebut sudah terbit lebih dari lima tahun, yakni terbit pada periode 2013-2017 lalu. Walhasil, contrarius actus atau asas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa membatalkan sertifikat itu sudah hangus. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pembatalan hanya bisa dilakukan bila sertifikat berusia maksimal lima tahun.
“Kami ajak negosiasi. Outputnya, saya minta mereka membatalkan,” ujar Nusron.
Kemudian, jika persoalan belum bisa diselesaikan dengan cara itu, maka akan mengacu pada pendekatan dalam PP Nomor 20 Tahun 2021.
Ia menjelaskan, pemegang sertifikat, terutama sertifikat HGB dan HGU yang sifatnya bukan pemberian hak maupun konversi, harus ada progres pembangunan dalam kurun waktu dua tahun.
“Saya lihat ini tidak ada progres pembangunan, sehingga bisa dimasukkan dalam tanah terlantar,” kata Nusron.
“Kami kaji opsi-opsinya, tidak bisa saya sampaikan semua karena menyangkut masalah strategi. Akan tetapi pada intinya, kementerian ATR/BPN akan mengupayakan semua sertifikat hak yang terbit diatas laut dibatalkan,” imbuhnya.
Nusron juga mengintruksikan agar persoalan ini diinvestigasi Inspektorat Jenderal Kementerian.
Terpisah, Fungsionaris HMI Cabang Bekasi mengatakan, keterkaitan PT MAN dengan Charles Honoris terungkap dari data perubahan dan atau tambahan informasi tentang keterbukaan informasi kepada pemegang saham terkait dengan transaksi material dan transaksi afiliasi PT Modern Realty TBK. Disebutkan, jika William Honoris yang merupakan saudara dari Charles Honoris merupakan Komisaris di PT Mega Agung Nusantara.
Fungsionaris HMI Cabang Bekasi menambahkan, pada tahun 2012 Charles Honoris merupakan Wakil Presiden PT Modernland Realty Tbk.
“Kami menduga adanya keterlibatan kuat Charles Honoris jika dilihat dari terbitnya sertifikat milik perusahaan PT Mega Agung Nusantara yang terbit pada tahun 2013, sedangkan Charles Honoris memulai karirnya sebagai Anggota DPR RI dimulai sejak tahun 2014 lalu,” ujar aktivis HMI ini.
Fungsionaris HMI Cabang Bekasi meminta agar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk mengusut tuntas dan segera menindak secara tegas PT Mega Agung Nusantara karena sangat merugikan kesejahteraan para nelayan. Dan, dilihat dari tindakan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang melakukan penyegelan area pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara, yang diduga belum mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“Kami dari HMI Cabang Bekasi akan mengawal perkara ini sampai tuntas sampai pada penegakan hukum, baik itu ke Polri, KPK, Kejaksaan ataupun lembaga penegakan hukum lain yang berkaitan dengan hal ini,” ujarnya.
“Dalam hal ini kami juga memiliki kajian dengan Draft Legal Opinion terkait Pagar Laut Bekasi untuk segera kami berikan kepada Kementrian ATR/BPN agar dapat dijadikan bahan pertimbangan kementrian ATR/BPN dalam menindaklanjuti perkara tersebut,” pungkasnya. (Arpan DKI Jkt)
