PTPN I Menata Langkah Transformasi, Hukum dan Mitigasi Risiko Jadi Fondasi
Bongkar Post, JAKARTA — Di balik hamparan kebun dan komoditas yang selama ini menjadi wajah perkebunan negara, ada pekerjaan yang jauh lebih kompleks: memastikan setiap jengkal aset, investasi, dan keputusan bisnis bergerak dalam koridor hukum yang tepat.
Bagi PT Perkebunan Nusantara I (Persero), kebutuhan itu menjadi semakin penting ketika perusahaan memasuki fase transformasi dengan mandat yang kian luas. Bukan hanya menjaga bisnis perkebunan tetap tumbuh, tetapi juga mengambil bagian dalam agenda strategis nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi.
Semangat tersebut mengemuka dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dengan PTPN III (Persero), Senin (21/9/2026), di Aula Lantai 22 Kejaksaan Agung, Jakarta.
PTPN I (Persero) turut hadir dalam agenda tersebut sebagai bagian dari ekosistem PTPN yang tengah memperkuat transformasi, tata kelola, dan mitigasi risiko korporasi.
Bagi manajemen PTPN I (Persero), kerja sama tersebut bukan sekadar dokumen formal. Ia menjadi bagian dari kebutuhan untuk membangun sistem pencegahan yang bekerja sebelum persoalan muncul.
Direktur Pemasaran PTPN I (Persero) Arif Budiman mengatakan, semakin luas mandat perusahaan, semakin kompleks pula risiko yang harus dikelola. Karena itu, kepastian hukum dan tata kelola perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar respons ketika persoalan telah terjadi.
“Transformasi tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan bisnis. Ketika mandat perusahaan semakin luas, mulai dari pengelolaan aset hingga dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi, maka setiap keputusan harus dibangun dengan kehati-hatian, kepastian hukum, dan mitigasi risiko yang kuat sejak awal,” ujar Arif.
Menurut dia, pendampingan hukum memiliki arti strategis bagi perusahaan perkebunan yang mengelola aset dan kegiatan usaha di berbagai wilayah dengan karakteristik yang beragam.
Persoalan pertanahan, pengamanan aset, investasi, hubungan dengan masyarakat, hingga pelaksanaan program strategis pemerintah membutuhkan koordinasi lintas sektor. Tanpa sistem mitigasi yang memadai, kompleksitas tersebut dapat berkembang menjadi risiko hukum, operasional maupun reputasi.
“Bagi kami, pendampingan bukan semata-mata untuk mencari solusi ketika masalah sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana risiko dapat dikenali lebih dini, dibicarakan bersama, lalu dicarikan langkah mitigasinya sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” kata Arif.
Membangun Sistem Peringatan Dini
Pesan serupa disampaikan Direktur Utama PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Maun. Ia mengatakan, restrukturisasi dan transformasi PTPN membutuhkan kecepatan eksekusi yang tetap berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
“Kami berharap Kejaksaan hadir bukan hanya ketika persoalan hukum telah terjadi, tetapi sebagai mitra strategis sejak tahap awal,” ujar Denaldy.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Dr. Reda Manthovani menekankan pentingnya fungsi intelijen dalam mendeteksi dan mencegah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program perusahaan.
Pendekatan tersebut menjadi relevan bagi PTPN I (Persero) yang mengelola aset dan kegiatan usaha di berbagai daerah. Deteksi dini terhadap dinamika lapangan memungkinkan perusahaan mengambil langkah lebih cepat sebelum risiko berkembang menjadi persoalan hukum.
Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dr. R. Narendra Jatna menegaskan pentingnya pendampingan hukum dalam memastikan berbagai aktivitas korporasi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
Bagi Arif, pola kerja semacam itu sejalan dengan arah transformasi PTPN I (Persero).
“Yang ingin dibangun adalah budaya pengambilan keputusan yang prudent dan akuntabel. Ketika risiko sudah dipetakan sejak awal, manajemen memiliki ruang yang lebih kuat untuk mengambil keputusan secara objektif dan bertanggung jawab,” ujarnya.
PTPN I (Persero) sendiri terus memperkuat perannya dalam ekosistem agribisnis nasional. Selain mengelola komoditas perkebunan, perusahaan juga mendapat ruang untuk mendukung pengembangan komoditas pangan dan energi sesuai arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, penguatan tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi tersebut. Aset negara harus produktif, investasi harus aman, program strategis harus berjalan, sementara seluruh prosesnya tetap berada dalam koridor hukum.
Pada akhirnya, kerja sama Kejaksaan dan PTPN bukan berhenti pada penandatanganan dokumen. Yang lebih penting adalah bagaimana kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi komunikasi yang aktif, pemetaan risiko yang lebih dini, serta langkah mitigasi yang konkret.
“Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada PTPN, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga tata kelola. Kami ingin setiap langkah transformasi bukan hanya menghasilkan kinerja, tetapi juga menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan, masyarakat, dan negara,” kata Arif. (*)
