WARTAWAN BONGKAR POST DIDUGA DIINTIMIDASI SAAT INVESTIGASI PARKIR CAFE OTSO PEKALONGAN

WARTAWAN BONGKAR POST DIDUGA DIINTIMIDASI SAAT INVESTIGASI PARKIR CAFE OTSO PEKALONGAN

 

Bacaan Lainnya

BONGKAR POST | PEKALONGAN – Seorang wartawan Bongkar Post mengaku mengalami intimidasi dan ancaman fisik saat melakukan investigasi pengelolaan parkir di Cafe Otso, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (4/11/2026).

Peristiwa tersebut terjadi ketika wartawan bersangkutan menjalankan tugas jurnalistik untuk menelusuri dugaan ketidaktransparanan pengelolaan parkir dan kemungkinan praktik pungutan liar (pungli) di lokasi tersebut.

Berdasarkan keterangan korban, investigasi dilakukan menggunakan metode penyamaran (undercover) dengan melamar pekerjaan sebagai juru parkir. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi langsung mengenai mekanisme pengelolaan parkir, termasuk dugaan alur setoran dan pembagian hasilnya.

Namun, saat melakukan aktivitas di area parkir, wartawan mengaku mendapat interogasi dari seseorang yang mengatasnamakan pihak keamanan setempat. Situasi kemudian disebut berkembang menjadi ancaman verbal hingga intimidasi fisik.

Keterangan korban tersebut diperkuat oleh seorang saksi mata yang merupakan teman korban. Saksi yang identitasnya dirahasiakan atas pertimbangan keamanan itu menyatakan melihat langsung peristiwa tersebut dan membenarkan adanya kejadian intimidasi.

Pimpinan Redaksi Bongkar Post mengecam keras dugaan intimidasi terhadap wartawannya. Redaksi menilai tindakan mengancam keselamatan jurnalis saat menjalankan tugas merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.

Bongkar Post mendesak Polres Pekalongan Kota menindaklanjuti peristiwa tersebut melalui pemeriksaan dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap kemerdekaan pers telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Bagi Bongkar Post, persoalan ini bukan semata menyangkut keselamatan seorang wartawan. Lebih jauh, peristiwa tersebut menyangkut jaminan kemerdekaan pers, transparansi pelayanan publik, dan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.

(Redaksi menyatakan akan terus menelusuri perkembangan peristiwa tersebut serta membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait).

Pos terkait