BONGKAR POST.co.id,
JAKARTA –
RDPU di pimpin oleh :abdul haris FPKS sebagai pimpinan sidang. Di dampingi oleh anggota DPRRI dapil lampung yaitu dwita ria gunawan Fraksi gerindra, hanan a rozak fraksi golkar. Ketut suwendra FPDIP.
Anggota lainnya yg hadir ada sekitar 18 org dari 47 anggota komisi.
Dalam pembukaannya abdul haris merasa senang bahwa persoalan ini sampai ke komisi IV sehingga bisa mendengar langsung persoapan singkong dari pelaku nya para petani singkong.
“Kami mempersilahkan bapak ibu perwakilan petani singkong, untuk menguraikan semua masalah yang bapak bapak hadapi” ujarnya.
Sementara perwakilan PPUKI yang dipimpin oleh Dasrul Aswin sebagai ketua umum nya. Dan perwakilan PPUKI dari kabupaten kota yang ada di lampung, sebanyak 38 orang. Juga hadir mendampingi PPUKI ketua DPRD Kab. lampung utara yusrizal.
PPUKI dalam statemen tertulisnya menjelaskan bahwa persoalan singkong yang tidak terselesaikan akibat tidak adanya kepastian secara tata niaga. Hal ini dirasakan sendiri oleh petani dan pelaku industrinya.
“Persoalan kepastian tata niaga khusus komoditi singkong ini harus menjadi perhatian, agar kami setiap panen mendapatkan kepastian hasil produksi secara layaknya industri. Pun demikian pelaku industri pun harus mendapatkan kepastian pasokan bahan baku” urainya
Penegakan aturan atau regulasi tata niaga singkong ini dasrul menyakini akan membantu mensejahterakan petani singkong.
“Kami sebagai petani singkong berkomitmen mengikuti aturan tata niaga yg bakal dibentuk. Tidak terkecuali soal kualitas dan lainnya. Selama aturan tata niaga tersebut menghadirkan kolaborasi produktif antara petani dan industri”tutur dasrul.
Kolaborasi produktif yang dimaksud dasrul adalah bagaimana pemerintah dengan regulasi tata niaga tersebut dapat menciptakan hubungan kemitraan sejajar langsung antara petani dan pelaku industri tanpa ada gangguan pihak manapun.
“Ya pola atau bentuk kolaborasi itu, sejatinya kami para petani dan pelaku industri bisa langsung sejajar berhubungan dalam sistem tata niaga yang diawasi pemerintah dalam sebuah regulasi tata niaga. Entah berbentuk SKB 3 mentri ( pertanian perindustrian, perdagangan) gunu mempercepat swasembada-ketahanan pangan presiden prabowo”lanjutnya.
Abdul haris sebagai pimpinan RDPU dan para anggota komisi IV lainya memberikan tanggapan yang positif atas persoalan yang disampai PPUKI ini.
“Kami akan segera berkordinasi dengan mitra kerja kami sebagai eksekutor dari semua program dan masalah yang dihadapi rakyat yang kami wakili”terang nya.
Sementara eny perwakilan tim advokasi PPUKI menerangkan bahwa para petani hanya menginginkan aturan, kejelasan dan penegakan hukum terkait tata niaga komoditas singkong.
“Saya berharap kepada Wakil rakyat kami di komisi IV ini bisa langsung segera membantu penyelesaian masalah para petani singkong ini berdasarkan tata hukum yang jelas tegas. Sehingga ada kepastian bagi para petani dan pelaku industri”pungkasnya
(*)
