Bongkar Post
Pesawaran BP – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona paparkan berbagai pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bumi Andan Jejama dihadapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan seluruh masyarakat kabupaten setempat.
Bupati Dendi mengatakan, dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Pesawaran saat ini sudah memiliki berbagai usulan, namun tidak akan dijabarkan semuanya.
“Sebab, banyak usulan-usulan yang masuk, salah satunya yang klasik yakni terkait Pembangunan Infrastruktur,” ujarnya, saat Musrenbang Kabupaten Pesawaran RKPD Tahun 2024 di Aula Pemkab setempat, Selasa (21/03/23).
Menurutnya, dalam RKPD Tahun sebelumnya, sudah banyak pencapaian yang didapat Kabupaten Pesawaran, baik dalam hal pelayanan publik, angka kriminal hingga pengelolaan keuangan.
“Akan tetapi, masih ada beberapa kekurangan yang akan terus kami perbaiki, seperti Pariwisata. Ini akan kita tingkatkan, karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, mulai dari akses jalan sampai dengan pelayanannya,” kata dia.
Tak hanya itu, hingga saat ini Kabupaten berjuluk Bumi Andan Jejama tersebut pun juga tetap memfokuskan peningkatan kualitas SDM, baik yang ada di desa maupun yang akan memasuki duni kerja.
“Kita punya hotel berbintang di Pesawaran dan saat ini mereka minta kita untuk mengisi pekerjaan disana, namun saat itu kita lakukan tes kepada 100 masyarakat, justru yang lulus hanya empat orang. Artinya ini kan merupakan suatu hal yang harus kita perbaiki,” katanya.
Untuk itu, Dendi berharap nantinya dalam Musrenbang tersebut, pihak Pemprov Lampung dapat membantu dan mensupport kebutuhan di Kabupaten Pesawaran.
“Kami mohon kepada Bapak Gubernur agar dapat membantu kami, dalam berbagai kebutuhan, salah satunya dalam peningkatan akreditasi puskesmas,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, saat ini Pemerintah Daerah sangat menyadari, bahwa tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang efektif semakin tinggi. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan pun semakin ketat, baik secara vertikal oleh instansi pengawas dan penegak hukum, maupun horizontal oleh masyarakat sendiri.
“Untuk itu, tujuan dan sasaran pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus sejalan,” ujar Mulyadi.
Sebab, agregasi capaian pembangunan kabupaten dan kota, akan menentukan capaian pembangunan provinsi. Begitu juga capaian pembangunan nasional, merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar-jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan.
“Karenanya, kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik dari komunitas masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, pers, dan unsur masyarakat lainnya, harus terus kita kembangkan bersama Dewi mewujudkan cita-cita Lampung Berjaya” pungkasnya. (Akbar)
