Munas HIPMI Resmi Dibuka, Pengamat: Siapapun Terpilih, yang Diutamakan Kepentingan Kelompoknya
Bongkar Post | BANDAR LAMPUNG – Kontestasi perebutan kursi nomor satu di Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) resmi dimulai hari ini. Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung pada Rabu (10/6/2026) hingga Jumat (12/6/2026) diwarnai persaingan ketat empat calon ketua umum.
Agenda nasional yang dijadwalkan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini memicu tensi tinggi akibat rivalitas faksi di internal organisasi.
Perebutan tongkat kepemimpinan dari Akbar Himawan Buchari mengkerucut pada empat figur pengusaha muda. Berdasarkan data resmi Steering Committee (SC) HIPMI, keempat kandidat tersebut adalah Reynaldo Bryan (nomor urut 1), Ade Jona Prasetyo (nomor urut 2), Afifuddin S. Kalla (nomor urut 3), dan Anthony Leong (nomor urut 4). Kontestasi tahun ini dinilai penuh intrik politik, mulai dari sorotan terhadap potensi jabatan ganda salah satu kandidat hingga sengketa penetapan hak suara (voters) dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Ketajaman friksi antar-kandidat memicu kekhawatiran publik terkait potensi gesekan fisik seperti yang pernah terjadi pada Munas terdahulu di Solo. Pihak kepolisian bahkan harus menyiagakan personel gabungan ekstra dari Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung untuk mengamankan area sekitar Novotel demi mengantisipasi pergerakan ribuan massa simpatisan.
Dinamika ini memicu kritik dari pengamat. Menurutnya, perebutan kekuasaan di tubuh organisasi pengusaha ini sering kali melupakan esensi kontribusi bagi ekonomi riil masyarakat.
“Siapapun terpilih jadi ketua HIPMI yang diutamakan kepentingan kelompoknya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kemitraan strategis dengan pemerintah yang kerap digelorakan para caketum dalam debat visi-misi cenderung menjadi alat posisi tawar untuk mengamankan proyek konsesi kelompok faksi pemenang, bukan untuk mendorong pemerataan iklim usaha mikro di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, proses registrasi ribuan peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD) seluruh Indonesia masih berlangsung ketat di Hotel Novotel bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Rapat-rapat pleno penentuan kuorum diperkirakan akan menjadi medan pertempuran instruksi antar-tim pemenangan yang dapat menunda jadwal persidangan organisasi.
(*)
