Manajemen Logistik Buruk, Aksi Boikot Mewarnai PIALA PRESIDEN KARATE 2026 di Bandar Lampung
Bongkar Post | BANDAR LAMPUNG — Gelaran kejuaraan nasional bertajuk Piala Presiden RI Indonesia Open Championship 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Siger, Way Halim, Bandar Lampung, dinodai oleh aksi protes keras. Puluhan atlet dari berbagai kontingen nekat melakukan aksi mogok bertanding akibat kecewa terhadap keputusan sepihak panitia penyelenggara yang menunda Upacara Penghormatan Pemenang (UPM) serta pengalungan medali hingga tiga hari ke depan usai laga.
Aksi boikot yang berlangsung pada sore hari di tengah rangkaian kompetisi ini sempat membuat atmosfer di dalam GOR memanas. Para karateka kategori *kata* dan *kumite* yang telah menyelesaikan babak final menolak untuk turun dari matras pertandingan (tatami). Langkah ekstrem ini mendapat dukungan penuh dari para manajer kontingen serta tim pelatih yang menilai kebijakan penundaan tersebut sangat tidak profesional dan mencekik finansial tim daerah.
Pemicu utama mogok massal ini adalah kalkulasi biaya akomodasi. Turnamen skala nasional ini diikuti oleh skala massa yang masif, yakni mencapai 3.600 karateka dari 87 kontingen yang berasal dari 18 provinsi di Indonesia. Dengan mayoritas peserta berstatus sebagai tim luar daerah, penundaan seremonial penyerahan medali secara otomatis memaksa mereka untuk memperpanjang durasi sewa penginapan, membengkakkan biaya konsumsi, serta merombak ulang tiket kepulangan yang telah dipesan jauh-jauh hari.
Padahal, berdasarkan regulasi resmi Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI), pengalungan medali idealnya wajib dituntaskan pada hari yang sama setelah nomor pertandingan selesai untuk menjamin efisiensi manajemen operasional kontingen.
“Kami datang ke sini dengan biaya mandiri yang tidak sedikit. Menunda pengalungan medali sampai tiga hari ke depan berarti memaksa kami memperpanjang sewa penginapan dan biaya makan. Ini tidak masuk akal, sangat tidak profesional, dan mencekik keuangan tim daerah,” cetus salah satu manajer kontingen asal Pulau Jawa di lokasi arena.
Ketua Pelaksana Piala Presiden Karate 2026, Wawa Prima Linse, sebelumnya memaparkan bahwa kejuaraan ini mempertandingkan 107 kelas yang terbagi atas 1.400 peserta kategori Open, 2.000 peserta kategori Festival, dan 110 peserta kategori TNI/Polri. Pihak panitia berdalih bahwa penundaan UPM terpaksa diambil akibat adanya kendala teknis tak terduga pada proses logistik pengadaan medali fisik di lapangan, di samping adanya upaya sinkronisasi dinamika jadwal kehadiran pejabat negara yang sedianya diplot menyerahkan piala secara simbolis.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terjadi kendala teknis yang tidak terduga pada proses logistik pengadaan medali di lapangan, serta adanya dinamika penyesuaian jadwal kehadiran pejabat negara yang akan menyerahkan piala secara simbolis. Kami tidak bermaksud merugikan atlet,” ujar perwakilan panitia dalam klarifikasinya.
Eskalasi ketegangan baru mereda menjelang malam hari setelah perwakilan Pengurus Pusat FORKI turun tangan memfasilitasi mediasi darurat antara panitia dan perwakilan peserta. Guna meredam aksi boikot yang berpotensi meluas, panitia akhirnya melunak dan menandatangani draf kesepakatan tertulis yang memuat solusi konkret: panitia memajukan jadwal pengalungan medali menjadi esok pagi, serta berkomitmen menanggung biaya transportasi lokal bagi kontingen yang terpaksa menjadwalkan ulang skema kepulangan mereka. Pertandingan pun akhirnya dapat digulirkan kembali setelah kesepakatan dicapai.
(*)
