Foto. Slamet Riyadi (Kepala Bapenda Lampung). Ist
Bongkar Post, Bandar Lampung
Di balik capaian membanggakan Provinsi Lampung yang berhasil meraih skor 97,5% dalam indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menegaskan bahwa masih ada sejumlah tantangan serius yang perlu segera dituntaskan demi menyempurnakan transformasi digital di daerah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (8/7/2025).
Slamet Riadi hadir sebagai Sekretaris TP2DD Provinsi Lampung, mendampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang membuka langsung agenda tersebut.
“Skor 97,5% ini sudah sangat memuaskan dan menunjukkan bahwa Lampung sudah masuk ke tahap ‘DIGITAL’. Tapi bukan berarti tantangan telah selesai. Masih ada kendala-kendala riil yang perlu kita atasi bersama,” kata Slamet Riadi dalam paparannya.
Menurutnya, indeks elektronifikasi ini bukan sekadar angka, tapi menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan terpercaya.
Ia menekankan, semakin tinggi skor, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Namun demikian, Slamet tidak menutup mata bahwa masih ada tiga persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi sistem digitalisasi, khususnya dalam penerimaan PAD di daerah.
“Pertama, minat masyarakat untuk bertransaksi non-tunai masih perlu ditingkatkan. Kedua, kesiapan OPD dalam mengadopsi sistem e-retribusi di berbagai sektor, seperti kebersihan, kesehatan, parkir, dan pasar, belum merata. Ketiga, infrastruktur IT dan jaringan internet di beberapa daerah masih menjadi tantangan nyata,” jelasnya.
Kepala Bapenda juga menyatakan bahwa pencapaian ini tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Transformasi digital itu bukan hanya tugas satu instansi. Ini tanggung jawab bersama. Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk Bank Indonesia, perbankan, dan masyarakat, agar sistem ini benar-benar menyentuh seluruh lini pelayanan publik,” ujarnya.
Ia optimistis, jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi, maka digitalisasi transaksi pemerintah tidak hanya akan mempercepat pelayanan, tetapi juga akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan sistem yang makin transparan, cepat, dan akuntabel, bukan hanya pelayanan publik yang meningkat, tapi PAD juga bisa optimal. Ini sejalan dengan target kita mendorong pembangunan yang lebih berkualitas,” pungkas Slamet Riadi.
Dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto turut menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan ekonomi daerah, sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung.(*)
