Kejar IPM, Pemprov Lampung Segera Luncurkan SMA Terbuka untuk Ribuan Anak Putus Sekolah

Kejar IPM, Pemprov Lampung Segera Luncurkan SMA Terbuka untuk Ribuan Anak Putus Sekolah

 

Bacaan Lainnya

Bongkar Post, Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung bersiap membuka program SMA Terbuka sebagai terobosan strategis menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang masih cukup tinggi di sejumlah daerah.

Program ini ditujukan bagi warga yang telah melewati usia sekolah formal, namun ingin kembali menuntaskan pendidikan hingga jenjang SMA.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, memastikan regulasi program tersebut tengah difinalisasi agar implementasinya tidak menemui hambatan teknis di lapangan.

“Regulasinya terkait program ini sedang proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat baik peraturan gubernur (pergub) maupun juknisnya selesai, sehingga tidak terjadi kendala di lapangan,” ujar Thomas di Bandarlampung, Jumat.

Ia menjelaskan, SMA Terbuka dirancang khusus bagi masyarakat yang telah lama putus sekolah, terutama mereka yang berusia di atas 21 tahun. Kelompok ini dinilai membutuhkan pendekatan berbeda dibanding siswa usia sekolah formal.

Program tersebut akan diprioritaskan di kabupaten/kota dengan angka ATS tertinggi. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat enam hingga tujuh daerah di Lampung yang mencatat angka anak tidak sekolah cukup signifikan.

“Program ini akan diprioritaskan di kabupaten/kota dengan angka anak tidak sekolah (ATS) tertinggi. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar enam hingga tujuh kabupaten/kota di Lampung dengan angka ATS yang cukup tinggi,” katanya.

Secara kelembagaan, SMA Terbuka berada di bawah sekolah induk. Ijazah yang diterbitkan pun berasal dari sekolah induk tersebut, sehingga memiliki legalitas yang sama dengan SMA reguler.

Thomas menegaskan, sistem pembelajaran dalam SMA Terbuka bersifat adaptif dan fleksibel. Kegiatan belajar mengajar tidak harus dilakukan setiap hari dan dapat dilaksanakan secara luring maupun daring, menyesuaikan kondisi peserta didik serta ketersediaan sarana.

“Terkait sistem pembelajaran SMA Terbuka bersifat adaptif dan fleksibel. Kegiatan belajar tidak harus dilakukan setiap hari dan dapat dilaksanakan secara luring (offline) maupun daring, tergantung kondisi siswa dan ketersediaan sarana,” jelasnya.

Bahkan, lokasi pembelajaran tidak dibatasi pada gedung sekolah. Proses belajar dapat berlangsung di rumah warga, balai desa, maupun fasilitas umum lain yang disepakati bersama.

“Intinya menyesuaikan kondisi siswa. Bisa guru yang datang, bisa siswa yang datang. Kita fleksibel,” tegas Thomas.
T
arget Dongkrak IPM Lampung
Lebih jauh, Thomas menyebut program ini menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung, khususnya pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS).

“Saat ini, rata-rata harapan lama sekolah di Lampung masih berada di kisaran kelas 2 SMP. Pemerintah menargetkan minimal rata-rata pendidikan masyarakat dapat mencapai jenjang SMA. Kalau anak-anak ini bisa kembali sekolah dan minimal lulus SMA, tentu akan berpengaruh terhadap IPM Lampung,” ujarnya.

Berdasarkan data, jumlah anak putus sekolah di Lampung dari jenjang SD hingga SMA diperkirakan mencapai 70 ribu orang. Karena itu, penuntasan dilakukan secara bertahap dan kolektif.

“Sehingga pemerintah menargetkan penuntasan dilakukan secara kolektif dan bertahap, tidak hanya oleh provinsi melalui SMA Terbuka, tetapi juga oleh kabupaten/kota melalui pembukaan SD Terbuka maupun SMP Terbuka,” katanya.

Thomas juga menegaskan bahwa SMA Terbuka berbeda dengan program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu yang masih berada dalam usia sekolah, termasuk skema sekolah alternatif yang telah berjalan di Bandarlampung.

“Program ini berbeda dengan SMA Siger Bandarlampung. Program ini untuk mereka yang sudah bertahun-tahun tidak sekolah dan usianya di atas usia sekolah formal,” ujarnya.
Dengan hadirnya SMA Terbuka, Pemprov Lampung berharap tak ada lagi warga kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena faktor usia maupun kondisi ekonomi.

“Intinya, pemerintah pusat dan daerah ingin memastikan anak-anak kita tetap bisa sekolah. Usia bukan lagi penghalang untuk mendapatkan pendidikan,” kata Thomas. (Jim/*)

Pos terkait