Bongkarpost.co.id
BANDARLAMPUNG – Sedianya, 33 gubernur, 363 bupati, dan 85 walikota yang telah diambil sumpah/janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2025-2030 produk Pilkada Serentak 2024 oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (20/2/2025) dan menerima Keppres Pengangkatan (gubernur) dan Kepmendagri Pengangkatan (bupati/walikota), 481 orang; mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Lembah Tidar, Jl Gatot Soebroto Nomor 1, Banyurojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025.
Ditambah, 1 gubernur yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang didasari otonomi khusus, selain mengacu UU Pilkada juga mengacu UU Pemerintahan Aceh, dilantik terlebih dulu oleh Mendagri Tito Karnavian atas nama Presiden pada 12 Februari lalu. Menyusul, 18 bupati dan 5 walikota se-Provinsi Aceh, juga telah dilantik terlebih dulu oleh Gubernur Aceh atas nama Mendagri secara maraton 12-18 Februari lalu.
Sehingga, total jenderal terdapat 505 kepala daerah peserta retret. Diluar, 3 gubernur terpilih, 35 bupati terpilih (salah satunya adalah Lampung, yakni Bupati Pesawaran terpilih Aries Sandi Darma Putra), dan 2 walikota terpilih, total 40 orang; tertunda dilantik lantaran masih harus menuntaskan agenda sidang pembuktian perkara sengketa PHPU Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Dan 2 di antaranya harus dilakukan Pilkada Ulang lantaran Pilkada lalu dimenangkan kotak kosong, yakni Kabupaten Bangka dan Kota Belitung, keduanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesepakatan pemangku, Pilkada Ulang dihelat dipercepat, seharusnya 27 November menjadi 27 Agustus mendatang.
Pengingat, Pilkada 2024 dihelat di 545 daerah (37 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota), minus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Dan 5 kabupaten/kota di Daerah Khusus Jakarta (Kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu).
Namun, usai peristiwa hukum menggegerkan, penahanan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai 9 jam diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari sama kemarin dan berujung respons ‘amarah’ sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan seluruh kader berstatus kepala daerah dan wakil kepala daerah terlantik untuk tidak menghadiri retret.
Merujuk keterangan pers Hasto di Jakarta, pada 1 Desember 2024, parpol pemenang Pileg 2024 berlambang banteng moncong putih ini mengklaim menang 14 Pilgub (38%) dari total 37 Pilgub. Yakni Aceh, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, DK Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Serta, 247 Pilbup/Pilwalkot atau 48 persen dari total 508 Pilbup/Pilwalkot di Pilkada Serentak 27 November 2024 lalu. Total kader banteng terpilih kini resmi terlantik, yakni 9 kader gubernur, 162 kader bupati/walikota.
Dengan demikian, jika seluruhnya patuh pada instruksi Megawati, praktis peserta Retret Kepala Daerah berkurang dari semula 481 orang menjadi hanya tersisa 310 orang.
Namun, informasi hari pertama, berdasarkan presensi kehadiran total yang hadir 452 orang sedangkan 6 orang izin (5 alasan kesehatan, 1 ada acara keluarga) dan 47 tak terkonfirmasi.
Semula, jika mulus sesuai rencana, peserta bakal menggelembung menjadi 961 orang di hari terakhir, 28 Februari 2025, saat seluruh atau 481 wakil kepala daerah dijadwal hadir.
Terdiri, 66 gubernur – wakil gubernur dari 33 provinsi dari total seharusnya 74 orang di 37 provinsi, 726 bupati – wakil bupati dari total seharusnya 830 orang di 415 kabupaten, 170 walikota – wakil walikota dari total seharusnya 186 orang di 93 kota.
Retret, inisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini disebut sebagai bagian dari program pembekalan kepala daerah, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat-daerah, dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab kepala daerah.
Ujar Mendagri, retret bertujuan membangun ikatan emosional, soliditas, dan kerja sama lebih erat antara kepala daerah dengan pemerintah pusat. Dengan harmonisasi, implementasi kebijakan nasional di daerah diharapkan bisa lebih efektif dan efisien.
Dimensi lainnya, diharapkan kepala daerah memiliki ketercukupan kesiapan diri dalam menjalankan pemerintahan eksekutif daerah masing-masing. Dengan pembekalan, mereka diharapkan memahami visi kepemimpinan nasional, meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Retret juga berdaya guna menjadi ajang para kepala daerah bangun jaringan, mempererat koordinasi antar wilayah. Dengan demikian, kebijakan diterapkan di daerah dapat lebih selaras strategi pembangunan nasional.
Materi Retret
Retret menghadirkan beragam pemateri soal wawasan berkedalaman seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta wewenang dan tanggung jawab kepala daerah, penajaman pisau analisa dan pemantapan visi nasional.
Pria tampan, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menerangkan, sedikitnya lima bahasan utama fokus pembekalan. Pertama, pemahaman tugas pokok kepala daerah. Mengingat tak semua kepala daerah berlatar politik/pemerintahan, pembekalan ini bantu memahami tugas wewenang diemban.
Kedua, pemahaman Visi dan Misi Pemerintah Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Pengingat, Visi Prabowo-Gibran yang telah dinomenklaturkan dalam beleid Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan 8 Misi Asta Cita, yakni:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan,
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
“Kepala daerah akan diberi wawasan tentang delapan visi pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat menyelaraskan kebijakan di daerah dengan program nasional,” ujar Bima.
Ketiga, membangun kedekatan emosional antar kepala daerah. Guna memperkuat koordinasi dan kerja sama antar daerah, kepala daerah diberi kesempatan komunikasi, dan bangun hubungan kerja harmonis.
Keempat, pengelolaan anggaran daerah. Dalam hal ini, kepala daerah perlu memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan dan anggaran daerah agar bisa alokasikan dana lebih efektif dan transparan.
Kelima, ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Kepala daerah akan dibekali dengan pemahaman pentingnya menjaga stabilitas nasional dan memupuk semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas, pokok diberikan bagi kepala daerah ditengah situasi geopolitik, dan geoekonomi, dan geostrategi global yang masih ditingkahi cekam situasi ketidakpastian global (VUCA).
Narasumber
Retret dikemas dalam format diskusi terbuka. Kepala daerah berkesempatan untuk berbagi pengalaman (sharing session) baik itu kisah sukses (success story) maupun praktik baik (best practice), dan tantangan bertugas.
Fokus dimuarakan pada tujuan utama retret, memastikan program-program kepala daerah tetap berpihak kepada rakyat.
Olah data, retret menghadirkan berbagai pemateri ragam latar, termasuk seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, pengajar dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan berkemungkinan para mantan presiden.
Salah satunya, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dimintakan langsung kesediaannya oleh Presiden Prabowo seperti disampaikan sebelumnya dalam pertemuan keduanya di Hambalang, 14 Februari 2025. Belum ada konfirmasi SBY bersedia tidaknya.
Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan hadir. Tetapi jadwal kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini disebutkan, fleksibel. Bisa satu kali, bisa dua bahkan bisa tiga kali.
“Jadwal kehadiran Presiden Prabowo masih menyesuaikan dengan agenda kenegaraan lainnya. Bisa sekali, bisa dua kali, atau bisa lebih,” ujar Bima mengintensi, yang sudah pasti, Presiden bakal hadir di hari terakhir.
Penyelia, diketahui punya selera humor khas, Presiden pada bagian akhir pidatonya seusai melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kamis, sempat berseloroh meledek.
“Saudara, saya kira kita tak akan lama, karena kira akan jumpa di retret yang akan digelar Menteri Dalam Negeri di Magelang,” kata dia, melanjutkan, “Saya akan jumpa di situ. Dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kelakarnya spontan disahuti riuh gerrr hadirin.
Agenda
Mulanya, retret direncanakan 44 hari sesuai beleid, lalu dipangkas menjadi 14 hari dengan kepesertaan satu paket: kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun senapas ikhtiar pemangkasan anggaran seperti diatur Inpres Nomor 1/2025 yang menghebohkan itu –dan menjadi gorengan politik, seperti diketahui jadwalnya diperpendek jadi 7 hari, dengan wakil kepala daerah hadir hari terakhir demi untuk turut simak arahan direktif Presiden.
“Keputusan ini diambil untuk menghemat anggaran serta menyesuaikan kapasitas fasilitas tersedia,” afirmasi Wamendagri Bima.
Berikut linimasa padat agenda retret total durasi 12 jam diluar jeda rehat, setiap hari mulai pukul 07.30 WIB hingga usai 21.00 WIB diawali olahraga bersama dan apel pagi, baru masuk agenda pembekalannya.
Hari Pertama, Jum’at 21 Februari 2025: Pembekalan dari sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri mengenai tugas pokok kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah.
Diketahui, lelagi turut menjadi kebanggaan Lampung, terakhir putra Lampung, Irjenpol Tomsi Tohir usai menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri lalu dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri, telah dilantik sebagai Sekjen Kemendagri berdasar Keppres Nomor 32/TPA/2025.
Hari Kedua, Sabtu 22 Februari 2025:
Sesi khusus Asta Cita diisi presentasi oleh 42 Menteri Kabinet Indonesia Maju, membahas delapan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dan implementasinya di daerah.
Hari Ketiga, Minggu 23 Februari 2025:
Diskusi isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, pengelolaan irigasi, agraria, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
Hari Keempat, Senin 24 Februari 2025: Bahasan pengelolaan anggaran daerah dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembahasannya mendalam.
Hari Kelima, Selasa 25 Februari 2025:
Materi khusus ketahanan nasional wawasan kebangsaan, fokus peran kepala daerah jadi garda terdepan jaga persatuan bangsa.
Hari Keenam, Rabu 26 Februari 2025:
Simulasi dan studi kasus terkait berbagai skenario pemerintahan di daerah untuk menguji kesiapan kepala daerah menghadapi kompleksitas tantangan di lapangan.
Hari Ketujuh, Kamis 27 Februari 2025:
Sesi evaluasi dan diskusi terbuka para kepala daerah, pemateri, utusan pemerintah pusat.
Hari Kedelapan, Jum’at 28 Februari 2025: Dihadiri para wakil kepala daerah untuk sesi penutupan, diikuti rangkuman retret dan juga pernyataan penutup Presiden.
Membangun Kepercayaan Kolektif
Sementara, Koordinator Kajian Demokrasi Deliberasi, Trisno Yulianto, melalui artikel bernasnya, “Retret Kepala Daerah, Perlukah?” di detiknews edisi 23 Januari 2025, seperti petikannya dikutip Jumat; menyorot, retret sebenarnya boleh dipahami sebagai bentuk kegiatan membangun kepercayaan kolektif (collective trust), sarana menjelaskan arah program dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo, dan menjadi instrumen meletakkan beban target kerja yang terukur dan ilmiah.
Retret, ujar Trisno membelejeti retret menteri, wakil menteri, utusan khusus dan penasihat khusus Presiden, 24-27 Oktober 2024 lalu, bukan sekadar penyampaian pengetahuan kepemimpinan, program pembangunan, pengetahuan ekonomi, iptek, politik global dan sebagainya. “Retret adalah upaya menciptakan kepercayaan yang berakar antara pemimpin dengan para pembantunya.”
Lantas, bagaimana signifikansi retret kepala daerah 21-28 Februari 2025 ini? Telaahan Trisno meletakkan 4 pandangan.
Pertama, sebagai ajang konsolidasi politik pemerintah pusat dan daerah agar satu pemahaman gerak pelaksanaan program pembangunan dan program prioritas nasional.
Secara realitas politik, banyak kepala daerah terpilih yang bukan diusung Koalisi Indonesia Maju, koalisi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 hingga butuh komunikasi yang egalitarian dan menegaskan bahwa pemerintah daerah ialah bagian pemerintahan dalam bingkai NKRI.
Kedua, retret kepala daerah dia nilai sebagai alat politik bagi pemerintah pusat (presiden) untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan berbagai program yang masuk Visi Astacita. Agar ada satu kesatuan kebijakan dan tindakan bersama.
Ketiga, retret wujud apresiasi awal pemerintah pusat atas peluang peran yang dijalankan pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan yang sejalan dengan program strategis nasional.
“Pemerintah pusat bukan asal menegaskan hegemoni posisi namun merangkul peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas lainnya. Skema program yang masuk dalam kategori urusan wajib dan urusan pilihan yang dijalankan pemerintah daerah tetap dalam bingkai program yang mendukung Asta Cita,” ujar dia.
Keempat, sambung dia, retret akan fungsional jika pemerintah pusat (presiden) memberi penegasan kebijakan antikorupsi pada para kepala daerah, sekaligus efisiensi pengelolaan APBD yang komponen utamanya masih bergantung transfer fiskal pusat baik Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil pajak dan migas.
Trisno menginjeksi, retret kepala daerah bersama presiden dan menteri penting untuk menyamakan persepsi dalam arah program strategis, program unggulan, dan pembagian tugas pemerintah pusat- daerah. Persamaan persepsi penting agar mengeliminasi lahirnya ketidakpercayaan kolektif pemerintah daerah berujung disobediensi pemerintah daerah. Disobediensi: ketidaktundukan, ketidaktaatan, ketidakpatuhan, pembangkangan. Nah.
Keberhasilan retret sendiri, sigi Trisno, nanti akan teruji ketika pemerintah daerah (kepala daerah) bersungguh-sungguh mendukung pelaksanaan program nasional dan dalam loyalitas tinggi terhadap kepemimpinan pusat.
Retret akan menunjukkan hasil positif jika nantinya pemerintah pusat dan daerah dalam aktivitas program kerja untuk rakyat, tak ada keraguan sedikit pun bagi kepala daerah untuk benar-benar mengoptimalkan tugas amanat negara dan perundang-undangan.
Kepala daerah berada dalam satu kesatuan pemahaman organik dengan presiden dalam merealisasikan berbagai aktifitas program yang memberikan kemaslahatan bagi rakyat.
Semoga. Bangsa ini pantang lelah membunuh keterbelakangan dan ketertinggalan, bangsa ini harus terus-menerus disuntikkan budaya baru: budaya pengharapan, terus optimistis mengejar pemajuan, menuju Indonesia Emas.
Boleh sembari membayangkan nikmatnya serbaneka kuliner khas kawasan Lembah Tidar. Mulai dari getuk, mangut lele, slondok, sop warisan citarasa Londo: Bruine Bonen Soep, sop serenek area sekitaran Borobudur, juga wajik, atau wedang kacang.
Cawa Lappung: “Lamun mak kham sapa lagei, lamun mak ganta kapan lagei,” dialek Api. Atau, “Lamun makk kham sapa lagei, lamun makk tanow siapo lagei,” dialek Nyow.
Dalam Indonesia: “Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kini kapan lagi.” (Muzzamil)
