Hasil Survei Rakata: Kepuasan terhadap Kinerja Mirza-Jihan Tembus 80 Persen
Bongkar Post, BANDAR LAMPUNG
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela tercatat di atas 80 persen berdasarkan hasil survei Rakata Analytics and Advisory pada Agustus 2026.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Rahmat Mirzani Djausal mencapai 81,75 persen. Sementara kepuasan terhadap kinerja Jihan Nurlela berada di angka 80,38 persen.
Survei melibatkan 800 responden dengan margin of error sekitar ±3,5 persen. Selain mengukur tingkat kepuasan, Rakata juga memotret penilaian masyarakat terhadap kekompakan pasangan kepala daerah tersebut.
Sebanyak 70,75 persen responden menilai Mirza-Jihan kompak dalam menjalankan pemerintahan.
Meski tingkat kepuasan berada di atas 80 persen, hasil survei menunjukkan masih terdapat perbedaan antara kepuasan terhadap kinerja dengan kesesuaian kinerja terhadap harapan masyarakat.
Hanya 54 persen responden yang menilai kinerja pemerintahan Mirza-Jihan telah sesuai atau melampaui harapan. Sebaliknya, 20,75 persen responden menilai kinerja pemerintah provinsi masih berada di bawah harapan.
Perbedaan Berdasarkan Kondisi Ekonomi
Data Rakata juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi responden.
Kelompok responden dengan penghasilan lebih dari Rp3 juta per bulan tercatat memberikan tingkat kepuasan paling tinggi. Angkanya mencapai 93,33 persen, baik terhadap kinerja Mirza maupun Jihan.
Perbedaan juga terlihat berdasarkan tingkat pendidikan. Responden lulusan SMA mencatat tingkat kepuasan 90,54 persen terhadap Mirza dan 89,40 persen terhadap Jihan.
Sementara pada kelompok dengan pendidikan SD/SMP, tingkat kepuasan berada lebih rendah, yakni 72,53 persen terhadap Mirza dan 71,15 persen terhadap Jihan.
Kepuasan Tinggi di Kelompok Usia Muda
Berdasarkan kelompok usia, responden berusia 17-24 tahun memberikan penilaian kepuasan yang relatif tinggi.
Tingkat kepuasan terhadap Mirza pada kelompok usia tersebut mencapai 93,15 persen, sedangkan Jihan berada di angka 90,41 persen.
Angka tersebut berbeda dengan kelompok responden berusia 65 tahun ke atas. Kepuasan terhadap Mirza tercatat 40 persen dan Jihan 43,33 persen.
Pada kelompok lansia tersebut, sebanyak 55 persen responden tercatat tidak memberikan jawaban.
Dari kategori pekerjaan, tingkat kepuasan terhadap Mirza tercatat tinggi pada kelompok pensiunan, pegawai swasta, serta pelajar dan mahasiswa. Masing-masing berada pada angka 100 persen, 96 persen, dan 95 persen.
Sementara kelompok masyarakat yang tidak bekerja mencatat tingkat kepuasan paling rendah, yakni 41,67 persen terhadap kedua pimpinan tersebut.
Perbedaan Penilaian Berdasarkan Organisasi Keagamaan
Rakata juga memetakan tingkat kepuasan berdasarkan afiliasi organisasi keagamaan responden.
Responden yang mengidentifikasi diri sebagai warga Muhammadiyah tercatat memiliki tingkat kepuasan 96,49 persen terhadap Mirza dan 94,74 persen terhadap Jihan.
Sementara pada kelompok Nahdlatul Ulama (NU), tingkat kepuasan terhadap Mirza berada di angka 79,16 persen dan Jihan 77,44 persen.
Dari sisi gender, tingkat kepuasan juga relatif berdekatan. Sebanyak 82,34 persen responden laki-laki menyatakan puas terhadap kinerja Mirza, sedangkan responden perempuan berada di angka 81,16 persen.
Kepuasan Berbeda Antar-Dapil
Perbedaan penilaian juga terlihat berdasarkan wilayah pemilihan.
Dapil I yang mencakup Kota Bandar Lampung mencatat tingkat kepuasan terhadap Mirza sebesar 86 persen. Sementara Dapil IV yang meliputi Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat berada di angka 85,56 persen.
Di sisi lain, Dapil III yang meliputi Pesawaran, Pringsewu, dan Metro mencatat tingkat kepuasan terendah dalam pemetaan tersebut.
Kepuasan terhadap Mirza di wilayah ini berada di angka 76,47 persen, sedangkan terhadap Jihan sebesar 72,55 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Mirza-Jihan tidak seragam. Penilaiannya berbeda menurut kelompok usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, organisasi keagamaan, gender hingga wilayah responden.
Hasil survei itu sekaligus memperlihatkan masih adanya kelompok masyarakat yang memberikan penilaian lebih rendah terhadap kinerja pemerintah provinsi, terutama pada sejumlah kelompok sosial dan ekonomi yang tercermin dalam data survei.(*)
