Menutup “GAP” Birokrasi: Kritik Prof. Gema dan Upaya Presiden Prabowo Bangun Komunikasi dengan Media
Bongkar Post, JAKARTA — Presiden bicara, birokrasi menerjemahkan, rakyat menunggu.
Di antara visi yang disampaikan dari puncak kekuasaan dan kenyataan yang dirasakan masyarakat, ada satu persoalan yang tak boleh dianggap sepele: GAP birokrasi.
Pesan Presiden bisa tegas. Kebijakan bisa dirumuskan. Anggaran bisa disiapkan. Tetapi ketika instruksi bergerak melewati rantai birokrasi—dari menteri ke direktur jenderal, lalu dari dirjen ke staf—pesan tersebut berhadapan dengan proses penerjemahan yang menentukan apakah kebijakan benar-benar berjalan atau kehilangan daya dorong di level teknis.
Persoalan inilah yang mendapat sorotan Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi, Founder & CEO Astronacci International sekaligus mantan Senior Advisor Kepala Staf Presiden bidang Ekonomi.
Gema menyoroti adanya kesenjangan komunikasi dan implementasi pada tiga mata rantai pemerintahan: Presiden–menteri, menteri–direktur jenderal, serta dirjen–staf.
Menurut Gema, visi Presiden tidak selalu dipahami atau diterjemahkan secara utuh hingga level teknis karena adanya kesenjangan tersebut.
Kritik itu bukan semata berbicara mengenai komunikasi antarpimpinan. Lebih jauh, persoalannya menyentuh bagaimana sebuah visi politik diterjemahkan menjadi kebijakan, kemudian dijalankan oleh mesin birokrasi hingga menghasilkan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah GAP birokrasi menjadi penting untuk diuji.
Sebab semakin panjang rantai pengambilan keputusan, semakin besar pula ruang terjadinya perbedaan tafsir antara kebijakan di tingkat atas dan pelaksanaan di lapangan.
Persoalan komunikasi pemerintahan tersebut muncul bersamaan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto membangun komunikasi dengan media.
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo beberapa kali mengundang pimpinan redaksi media massa nasional ke kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.
Ruang tersebut menjadi salah satu kanal komunikasi antara pemerintah dan media, sekaligus tempat berbagai persoalan publik dan kebijakan dibicarakan secara langsung.
Pada pertengahan September 2026, digelar dialog eksklusif bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab”.
Dalam forum tersebut, Gema Goeyardi hadir bersama sejumlah jurnalis senior. Ia menyampaikan kritik dan masukan mengenai tata kelola pemerintahan, termasuk persoalan kesenjangan komunikasi dalam rantai birokrasi.
Pesan yang muncul dari kritik tersebut sederhana, tetapi menyentuh persoalan mendasar pemerintahan: instruksi dari pusat tidak cukup hanya sampai kepada pejabat struktural. Instruksi harus dipahami, diterjemahkan, dan dilaksanakan secara konsisten hingga level teknis.
Ketika Visi Bertemu Mesin Birokrasi
Dalam praktik pemerintahan, Presiden berada pada puncak pengambilan keputusan politik. Namun pelaksanaan kebijakan berlangsung melalui struktur yang jauh lebih panjang.
Menteri menerjemahkan kebijakan ke dalam sektor masing-masing. Dirjen mengoperasionalkannya dalam kebijakan teknis. Sementara staf dan aparatur di lapangan menjalankan berbagai prosedur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Setiap mata rantai memiliki fungsi.
Tetapi setiap mata rantai juga dapat menjadi titik munculnya perbedaan pemahaman apabila komunikasi, koordinasi, dan pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Karena itu, persoalan GAP yang disampaikan Gema tidak cukup dibaca sebagai persoalan hubungan personal antara pejabat. Ia dapat dilihat sebagai pertanyaan mengenai seberapa efektif desain komunikasi dan tata kelola pemerintahan bekerja dari atas ke bawah.
Program pemerintah pada akhirnya tidak dinilai masyarakat berdasarkan seberapa baik gagasan itu disampaikan di ruang kekuasaan.
Masyarakat melihat hasil akhirnya.
Apakah pelayanan menjadi lebih cepat. Apakah kebijakan benar-benar berjalan. Apakah anggaran menghasilkan manfaat. Apakah masalah di lapangan mendapatkan respons.
Menutup GAP, Bukan Sekadar Memperbanyak Komunikasi
Upaya Presiden membuka dialog dengan media menjadi salah satu bagian dari kebutuhan komunikasi publik tersebut.
Namun komunikasi politik di tingkat Presiden dan media tentu bukan satu-satunya mata rantai.
Ada komunikasi internal pemerintahan yang jauh lebih panjang.
Presiden berbicara kepada menteri. Menteri menerjemahkan kepada dirjen. Dirjen meneruskan kepada staf. Staf menjalankan kebijakan. Dan rakyat menerima hasil akhirnya.
Jika pesan berubah di setiap tingkatan, maka persoalannya bukan lagi sekadar komunikasi publik.
Ia menyentuh tata kelola pemerintahan.
Karena itu, kritik Gema dapat menjadi pintu masuk untuk melihat kembali bagaimana pemerintah memastikan visi Presiden diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan teknis.
Pertanyaan akhirnya bukan sekadar apakah Presiden sudah cukup sering berbicara dengan media.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pesan dari Presiden benar-benar sampai secara utuh ke seluruh mesin birokrasi?
Sebab rakyat tidak menerima visi dalam bentuk pidato.
Rakyat menerima hasilnya—dalam bentuk pelayanan, kebijakan, dan perubahan yang mereka rasakan.
Pemerintahan yang baik berawal dari tata kelola yang kuat.
(Rusmin)
