Tulangbawang, BP
DPRD Kabupaten Tulangbawang, mengeluhkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat rapat bersama legislatif membahas program maupun mata anggaran, tidak pernah membawa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Yang dibawa hanya kertas satu lembar. Demikian diungkapkan Ferry Yansirona, politisi Partai Nasdem, saat paripurna pengesahan RKUA-PPAS tahun 2019, di gedung DPRD setempat, Senin (5/11).
Ferry meminta kepada Bupati Tuba, Winarti yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD selama dua periode itu, agar melanjutkan program yang pernah dilaksanakan di DPRD saat pembahasan SKPD membawa RKA dan DPA.
“Mana yang baik kita lanjutkan. Jangan seperti pembahasan yang lalu, SKPD hanya membawa kertas satu lembar, apa yang mau dibahas,” tandas Ferry, seraya menutup interupsinya dalam paripurna pengesahan RKUA-PPAS tahun 2019, Senin (5/11).
Menanggapi hal tersebut, Winarti mengatakan, dalam paripurna, OPD sudah mendengar apa yang menjadi kritik dan saran dari DPRD.
“Pada perinsipnya bagaimana eksekutif bisa menjelaskan program sesuai dengan riil, anggaran dan tujuannya intinya disitu. Bisa menjelaskan baik dengan data maupun dengan penjelasan yang riil prinsipnya disitu dalam pembahasan, bagaimana OPD bisa menjelaskan termasuk tehnis nanti pengadaan mobil ambulans bagaimana ini sebenarnya itu yang mereka sebutkan dalam RKA,” terangnya.
Lanjut Winarti, harusnya OPD bisa menjelaskan untuk sasaran apa, untuk kesejahteraan masyarakat tehnisnya seperti apa.
“Walaupun OPD membawa RKA atau tidak, ketika tidak bisa menjelaskan juga akan menjadi tidak maksimal. Bagaimana OPD menguasai tupoksinya, bisa menjelaskan, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tehnis yang mereka lakukan,” paparnya. (candra/riswan)
