Dorong Pembentukan RUU Perampasan Aset, DPP AMHTN-SI Ingatkan DPR Jangan Beri Negara Kekuasaan Absolut
Bongkar Post, Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) menyampaikan pandangan kritis sekaligus strategis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Di hadapan para legislator, DPP AMHTN-SI mendesak percepatan pembentukan RUU Perampasan Aset, namun memberikan peringatan keras agar undang-undang tersebut tidak memberikan kekuasaan absolut kepada negara yang dapat merampas hak-hak konstitusional warga negara.
Ketua Umum DPP AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menegaskan bahwa pemulihan aset hasil kejahatan ekonomi dan korupsi memang sangat mendesak untuk menyelamatkan keuangan negara. Kendati demikian, tujuan mulia tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip negara hukum (rechtsstaat), kepastian hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
“DPP AMHTN-SI pada prinsipnya mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dengan catatan bahwa pengaturannya harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana dan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara,” ujar Tri Rahmadona saat memaparkan materi di RDPU Komisi III DPR RI.
Dalam pemaparannya dari perspektif Hukum Tata Negara, DPP AMHTN-SI menyoroti lima poin krusial yang wajib diakomodasi oleh DPR RI dan Pemerintah dalam perumusan pasal-pasal RUU Perampasan Aset:
1. *Menolak Kewenangan Absolut Negara:*
Perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya secara administratif tanpa proses pembuktian yang sah.
2. *Penerapan Prinsip Checks and Balances*:Mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga penegak hukum. Pengaturan harus memisahkan secara tegas fungsi penyidikan, penuntutan, penetapan pengadilan, hingga pengelolaan aset negara.
3. *Pengadilan sebagai Pengendali Utama (*Judicial Control*):* Penyitaan dan perampasan aset permanen wajib melalui peradilan yang independen (in personam sebagai jalur utama). Mekanisme perampasan tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBF) hanya boleh digunakan secara terbatas dan ketat.
4. *Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik:* Pembuktian awal mengenai hubungan aset dengan kejahatan tetap menjadi kewajiban negara. Regulasi ini harus menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik, seperti pasangan, ahli waris, kreditur, maupun mitra usaha.
5. *Pemisahan Pengaturan Illicit Enrichment*: Tri mengingatkan agar isu kekayaan yang tak wajar (*illicit enrichment*) diatur secara tegas dalam hukum pidana materiil berlandaskan asas legalitas, bukan diselundupkan ke dalam hukum acara perampasan aset.
Menutup keterangannya, ia menyampaikan pesan mendalam terkait esensi pembentukan regulasi di negara demokratis:
“Bagi DPP AMHTN-SI, pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang merampas hak warga negara secara sewenang-wenang. Undang-undang yang kuat bukanlah undang-undang yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada negara, melainkan undang-undang yang mampu membuat negara bertindak efektif sekaligus tunduk pada konstitusi,”
DPP AMHTN-SI berharap masukan strategis ini dapat mengawal pembentukan RUU Perampasan Aset agar tetap akuntabel, transparan, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum yang adil. (rls)
