Tajuk
Dari BBM hingga MBG: Gelombang Demo Juni–Juli 2026 yang Menguji Kekuasaan Prabowo
Juni dan Juli 2026 menjadi dua bulan yang cukup berat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu gelombang unjuk rasa yang menyebar dari Jakarta ke sejumlah kota besar. Mahasiswa, pengemudi ojek online, serikat pekerja, hingga kelompok masyarakat sipil turun ke jalan. Di beberapa aksi, orasi dan poster secara terbuka menyerukan “turunkan Prabowo” bahkan “Prabowo-Gibran lengser”.
Bukan sekadar demo biasa. Ini menjadi ujian nyata bagi kekuasaan yang baru berjalan hampir dua tahun.
### Awal Gelombang: Juni 2026
Pada 12 Juni 2026, ratusan mahasiswa yang dimotori BEM Universitas Indonesia, Front Mahasiswa Nasional, dan aliansi kampus lain menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Tuntutan mereka jelas: setop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta perbaikan komunikasi kepresidenan.
Aksi serupa terjadi di Bandung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga Yogyakarta. Di Pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Aliansi Rakyat Memanggil pada 13 Juni secara terbuka mendesak Prabowo dan Gibran mundur. Mereka membawa sepuluh poin tuntutan, termasuk penghentian program yang dianggap rawan korupsi.
Pemerintah merespons dengan mengerahkan aparat, termasuk TNI di beberapa titik. Ada aksi tandingan yang mendukung MBG, sebagian diikuti relawan dapur program tersebut dan kader partai pendukung. Presiden Prabowo dalam pidatonya di Gorontalo sempat menuduh demo dibiayai “maling dan koruptor” dengan bayaran Rp200 ribu. Tuduhan itu dibantah keras oleh tokoh mahasiswa dan lembaga hak asasi manusia.
### Juli: Mosi Tidak Percaya yang Melebar
Gelombang tidak berhenti. Mulai 17 Juli 2026, unjuk rasa yang disebut “Demonstrasi Mosi Tidak Percaya terhadap Prabowo-Gibran” menyebar lebih luas. Dimulai oleh Aliansi Mahasiswa UNJ dan Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat di Jakarta, aksi kemudian muncul di Padang, Semarang, Surabaya, Makassar, Pontianak, hingga Papua dan Mamuju. Setiap daerah membawa isu lokal, tapi intinya sama: hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan.
Data survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis akhir Juli memperkuat gambaran itu. Kepuasan publik terhadap Prabowo anjlok dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Penurunan sekitar 30 persen dalam waktu delapan bulan. Penyebab utama yang disebut: persepsi buruk terhadap kondisi ekonomi dan penegakan hukum.
### Di Balik Spanduk “Lengser”
Siapa yang benar-benar menginginkan Prabowo lengser? Tidak ada satu kelompok terpusat. Yang terlihat adalah aliansi longgar mahasiswa, buruh, dan elemen sipil yang kecewa terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola program prioritas.
Spekulasi muncul di ruang publik. Ada yang menyebut gerakan ini terorganisir, ada pula yang menuding “kudeta senyap” melibatkan pihak tertentu di dalam pemerintahan. Beberapa pengamat bahkan menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan mantan Presiden Joko Widodo dalam narasi “tritunggal oposisi”. Namun, hingga kini, tuduhan semacam itu masih berada di ranah spekulasi. Belum ada bukti publik yang kuat menunjukkan koordinasi elite untuk menggulingkan Prabowo demi kepentingan pihak tertentu.
Justru sebaliknya, relasi antara Prabowo dan lingkaran Jokowi-Gibran dinilai semakin renggang. Perubahan posisi duduk di rapat kabinet, minimnya peran substantif Gibran di luar blusukan, serta spekulasi pencalonan ulang Prabowo 2029 tanpa Gibran menjadi bahan perbincangan. Sebagian kelompok justru mendesak agar Gibran yang dimakzulkan atau didorong mundur.
### Siapa yang Diuntungkan?
Dalam jangka pendek, tidak ada pihak yang secara jelas diuntungkan. Mahasiswa dan kelompok sipil mendapatkan ruang menyuarakan aspirasi, tapi mereka juga yang paling rentan menghadapi penahanan dan kekerasan. Oposisi parlementer, khususnya PDI-P, mendapat amunisi kritik, namun belum terlihat mendorong skenario pergantian kekuasaan secara terstruktur.
Lingkaran Gibran justru menghadapi tekanan berlapis: tuntutan pemakzulan dari sebagian pihak dan risiko ikut terseret dalam penurunan kepercayaan publik. Sementara nama-nama lain, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, justru mencatat elektabilitas tinggi dalam beberapa survei.
Yang paling jelas diuntungkan adalah mereka yang memanfaatkan polarisasi untuk menyebarkan narasi ekstrem—baik yang menuduh “kudeta senyap” maupun yang menyederhanakan seluruh kritik sebagai “bayaran koruptor”.
### Ujian yang Belum Selesai
Gelombang demo Juni–Juli 2026 menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola program prioritas sudah cukup dalam. Pemerintah memiliki hak menjaga stabilitas. Rakyat memiliki hak menyampaikan pendapat. Keduanya wajib dihormati dalam koridor konstitusi.
Wacana “lengser” dalam sistem demokrasi Indonesia hanya sah melalui mekanisme impeachment yang ketat sesuai UUD 1945, bukan semata tekanan jalanan. Dua bulan terakhir ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dipilih secara demokratis tetap diuji oleh realitas di lapangan—dari harga BBM hingga implementasi MBG.
Artikel ini disusun berdasarkan laporan unjuk rasa Juni–Juli 2026, survei SMRC, liputan Reuters, The Jakarta Post, BBC Indonesia, Tempo, serta pernyataan publik tokoh terkait. Fakta dapat berubah seiring perkembangan situasi.
(*)
