Bapenda Pesawaran Tempelkan Stiker Pada Reklame Yang Tunggak Pajak

  • Whatsapp

PESAWARAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran memberikan peringatan berupa menempelkan stiker yang berisi pemberitahuan bahwa tempat usaha tersebut belum melunasi pajak reklame.

Kepala Bidang Pajak Daerah Lain Bapenda Pesawaran Syarif Husin mengatakan, sebelum menempelkan stiker peringatan ini, pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan kepada para pemilik reklame yang ada.

Bacaan Lainnya

“Beberapa waktu lalu kita sudah memberikan surat pemberitahuan, kalau mereka ini menunggak pajak dan harus dilakukan pembayaran, kita beri waktu tujuh hari untuk mengurus pajaknya, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum mengurus juga,” ujarnya. Kamis (24/3/2022).

Dirinya mengatakan, selama kegiatan penertiban berlangsung, setidaknya ada 45 objek reklame yang ditempelkan stiker peringatan karena tidak bayar pajak, dan penertiban itu akan terus dilakukan hingga akhir bulan ini.

“Pada kegiatan penertiban wajib pajak reklame ini, kami berkoordinasi dengan Satpol PP selaku penegak Perda, dan sampai saat ini kita masih fokus di Kecamatan Gedongtataan terlebih dahulu,” ujar dia.

Menurutnya, untuk saat ini pihak Bapenda hanya memberikan sanksi berupa penempelan stiker peringatan saja, dan tidak akan memberikan sanksi pencopotan secara paksa bagi reklame yang tidak bayar pajak.

“Stiker peringatan itu akan terus ada sampai yang punya reklame melunasi wajib pajaknya ke pemda, kalau belum diurus pajaknya ya stiker itu akan tetap ada pada reklame. Saat ini kami tidak ingin memberikan sanksi penurunan paksa, cukup dengan memasang stiker saja, agar masyarakat tau kalau yang dipasang stiker tersebut tidak taat membayar pajak,” kata dia.

Syarif mengatakan, kegiatan penertiban reklame itu dimaksudkan guna mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Hal itu sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2010 tentang pajak reklame, dan juga sesuai dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Laporan Pendahuluan Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022,” katanya.

(Imron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *