Arahan Gubernur, Pemprov Lampung Bangun Jembatan Kali Pasir untuk Keselamatan dan Akses Pendidikan
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan jembatan di Kali Pasir, Sungai Batanghari, yang menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.
Pembangunan ini menjadi solusi mendesak atas keterbatasan akses pendidikan, menyusul kondisi puluhan pelajar yang hingga kini masih harus menyeberangi sungai menggunakan rakit.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan penanganan jembatan dilakukan melalui pembangunan jembatan darurat sebagai langkah cepat, sembari menunggu realisasi jembatan permanen.
Menurutnya, pembangunan jembatan darurat tersebut dikoordinasikan langsung bersama Panglima Kodam II/Sriwijaya (Radin Inten), atas arahan Gubernur Lampung, sebagai bagian dari penanganan cepat di lokasi berisiko tinggi.
“Alhamdulillah, saat ini sudah diprioritaskan melalui pembangunan jembatan Merah Putih. Pak Gubernur langsung yang meminta ke Pangdam untuk penanganan cepat,” ujar Taufiqullah, Senin (2/2/2025).
Ia menjelaskan, kondisi geografis dan tingkat risiko di lokasi membuat keterlibatan TNI diperlukan, terutama untuk memastikan pekerjaan lapangan dapat berjalan cepat, aman, dan terukur.
“Lokasinya cukup ekstrem, risikonya tinggi. Karena itu perlu dukungan TNI agar penanganannya bisa cepat dan sesuai standar keselamatan,” katanya.
Taufiqullah mengungkapkan, pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat dilakukan secara parsial.
Berdasarkan perhitungan teknis, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp70 miliar agar jembatan benar-benar memenuhi standar keselamatan dan kelayakan struktur.
“Pembangunan jembatan ini tidak bisa setengah-setengah. Kalau mau aman dan layak, anggarannya memang besar, sekitar Rp70 miliar,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, lanjut dia, sebenarnya telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut. Namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek jembatan tidak memungkinkan ditangani secara mandiri.
“Anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi sekitar 90 pelajar yang setiap hari harus menyeberangi sungai. Ini soal keselamatan anak-anak,” tambah Taufiqullah.
Kondisi tersebut, kata dia, menggugah perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengambil alih koordinasi dan melibatkan pemerintah pusat.
Sejak awal menjabat, Pemprov Lampung telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat guna meminta dukungan penanganan jembatan Kali Pasir.
Menindaklanjuti surat tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah melakukan survei teknis di lokasi. Hasilnya, jembatan lama dinilai tidak memungkinkan untuk diperbaiki sebagian.
“Hasil survei BPJN menyimpulkan bahwa jembatan ini tidak layak direhabilitasi. Risiko longsor dan faktor keselamatan sangat tinggi, sehingga rekomendasinya adalah pembangunan ulang dari awal,” jelasnya.
Taufiqullah memastikan, pembangunan jembatan darurat Merah Putih akan menjadi solusi sementara yang signifikan, sembari menunggu pembangunan jembatan permanen melalui dukungan pemerintah pusat.
“Berbagai upaya sudah dilakukan Pak Gubernur sejak beliau menjabat. Alhamdulillah, jembatan Merah Putih ini menjadi solusi awal, dan ditargetkan semester pertama 2026 sudah selesai,” katanya.
Ia pun meminta masyarakat, khususnya warga Desa Kali Pasir dan Tanjung Tirto, untuk bersabar menunggu seluruh proses pembangunan yang sedang berjalan.
“Ini sudah menjadi prioritas utama pemerintah. Kami mohon masyarakat bersabar karena ada tahapan teknis dan birokrasi yang harus dilalui,” tutup Taufiqullah.(Jim/*)
