Lampung Barat, BP. id
Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat (Lambar) Akmal Abdul Nasir panggil Kepala Kantor (Kakan) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, Muzakar.
Pemanggilan itu terkait kebijakan kontroversial Kakan Kesbangpol yang menahan gaji dan dugaan memalsukan tanda tangan stafnya untuk kepentingan surat laporan pertanggungjawaban (SPj) kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol setempat.
“Saya sudah tahu yang mau ditanyakan, mengenai Kepala Kesbangpol sudah kita panggil. Saat ini masih melakukan pengumpulan data-data terkait informasi yang mengarah kepada Kepala Kesbangpol Muzakar,” kata Aan, sapaan akrap Akmal Abdul Nasir saat ditemui beberapa perwakilan media di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2020).
Aan membenarkan, bahwasanya Kepala Kesbangpol Muzakar telah melakukan penahanan gaji stafnya. Akan tetapi, yang dilakukan Kakan hanya sebatas menahan. Bukan berarti menyalahgunakan gaji staf tersebut.
“Memang gaji stafnya ditahan, tetapi itu terkait kebijakan dia (Muzakar) karena stafnya yang sering tidak masuk kerja. Namun semuanya masih pengakuan sepihak. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut,” terang Akmal.
Terkait dugaan pemalsuan tanda tangan untuk kepentingan kegiatan di Kesbangpol, Aan berdalih bahwa ada kesalahan. Namun, hal itu juga belum bisa menjafi patokan untuk pihaknya memberikan sanksi. Sebab, pihaknya saat ini belum menerima data atau laporan yang dimaksud.
“Kalau untuk kegiatan itu berjalan semua, tidak ada yang fiktif. Untuk tanda tangan stafnya yang dipalsukan, itu memang harus ada perbaikan, jika merujuk pada peraturan, pegawai ini memang semuanya ada aturannya,” katanya.
Meski demikian, bila benar ada kesalahan yang dilakukan oleh Kakan Kesbangpol tentunya pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi.
“Setelah kita kumpulkan bukti-bukti, kalau memang ada kesalahan pasti akan kami berikan sanksi dan ini masih sepihak. Kami akan segera memanggil Merah (staf Muzakar) untuk dimintai keterangan, sehingga informasi yang ada bisa sinkron,” ucapnya. (wahyu/ukun)
