Opini
SIMPATI PUBLIK JANGAN LAHIR DARI KEBISINGAN DIGITAL, TETAPI DARI LEGACY ETIKA MORAL
Opini – Oleh: Rusmin
Di era media sosial, perhatian telah menjelma menjadi mata uang politik yang paling berharga. Persaingan bukan lagi semata soal siapa yang menawarkan gagasan terbaik, melainkan siapa yang paling sering muncul dalam percakapan publik. Di tengah arus informasi yang bergerak begitu cepat, kebisingan digital kerap menjadi proxy popularitas—ukuran semu yang membuat seorang tokoh tampak besar karena terus menjadi bahan pembicaraan.
Namun, apakah ramai berarti dipercaya?
Dalam demokrasi yang sehat, simpati publik semestinya lahir dari legacy: rekam jejak integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik yang dapat diuji. Bukan dari algoritma yang mengganjar kontroversi atau ruang digital yang dipenuhi saling serang antara pendukung dan penentang.
Selama lebih dari satu dekade terakhir, media sosial telah bertransformasi dari sekadar sarana komunikasi menjadi arena perebutan perhatian. Kontestasi politik tak lagi hanya berlangsung di panggung kampanye atau ruang parlemen, tetapi juga di lini masa yang digerakkan oleh algoritma.
Dalam ruang itu, pelabelan menjadi senjata politik. Istilah seperti (misal: termul, kadrun) hingga berbagai sebutan lain kerap digunakan untuk mendelegitimasi lawan, memperkuat identitas kelompok, atau memancing reaksi emosional. Label-label tersebut memperkeras polarisasi dan menggeser fokus publik dari adu gagasan menuju adu identitas.
Akibatnya, ruang diskusi dipenuhi narasi “kami versus mereka”. Perdebatan yang semestinya menguji kebijakan, data, dan kinerja bergeser menjadi pertarungan stigma. Dalam situasi seperti ini, algoritma media sosial justru memperluas jangkauan konten yang paling memicu emosi. Kebisingan digital pun terus berulang dan perlahan mengaburkan substansi.
Dalam kajian komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai attention economy. Yang diperebutkan bukan hanya dukungan politik, tetapi juga perhatian publik. Semakin sering nama seseorang muncul di media sosial, semakin besar peluangnya mendominasi agenda publik, terlepas apakah percakapan itu berisi pujian maupun kecaman.
Di titik inilah kebisingan digital berfungsi sebagai proxy.
Bukan karena otomatis melahirkan legitimasi, melainkan karena menciptakan persepsi bahwa seorang tokoh selalu relevan. Algoritma media sosial tidak membedakan apresiasi dan kritik. Selama interaksi terus berlangsung, visibilitas akan terus meningkat.
Sejumlah tokoh nasional (tanpa disebut nama netizen tahu) beberapa diantaranya kerap bahkan selalu ada di lini masa, menjadi pusat percakapan digital. Namun, tingginya intensitas pembahasan tidak dapat dijadikan bukti bahwa mereka mengendalikan atau mengorganisasi dinamika tersebut. Percakapan dapat tumbuh secara organik melalui pemberitaan media, aktivitas para pendukung dan penentang, maupun dinamika politik yang sedang berkembang.
Karena itu, setiap klaim bahwa seorang tokoh sengaja memanfaatkan kebisingan digital harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata karena sebuah tagar menjadi viral atau unggahan tertentu ramai diperbincangkan.
Yang dapat diamati adalah dampaknya.
Ketika ruang digital dipenuhi pertarungan label dan identitas, ruang kritik substantif cenderung menyempit. Perdebatan bergeser dari evaluasi kebijakan menuju pembelaan atau penyerangan terhadap figur. Loyalitas kelompok menguat, sementara kualitas dialog publik melemah.
Ironisnya, algoritma media sosial justru memberi insentif (monetize) pada konten yang membangkitkan emosi. Kemarahan, ketakutan, dan kontroversi menyebar jauh lebih cepat dibandingkan data, argumentasi, atau penjelasan yang mendalam. Dalam kondisi demikian, kebisingan berubah menjadi komoditas—bukan hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi.
Di sinilah tantangan demokrasi modern.
Popularitas digital memang mampu mengangkat citra seseorang dalam waktu singkat. Namun, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepercayaan publik. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, transparansi, keberanian mempertanggungjawabkan keputusan, serta kemampuan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.
Pada akhirnya, ketika sorotan kamera padam dan algoritma berhenti bekerja, yang akan diuji bukan lagi jumlah pengikut, tayangan, atau tagar, melainkan warisan kepemimpinan yang ditinggalkan.
Sejarah tidak mengingat seorang pemimpin karena seberapa sering namanya menjadi trending topic. Sejarah mengingat mereka karena integritas yang dijaga, keputusan yang dipertanggungjawabkan, dan manfaat yang dirasakan publik.
Dalam demokrasi yang sehat, simpati publik dibangun oleh integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Kebisingan digital mungkin menciptakan popularitas sesaat, tetapi hanya legacy etika moral yang mampu melahirkan kepercayaan dan legitimasi yang bertahan dalam jangka panjang. (*)
