Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2026
Bongkar Post | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI Tahun 2026, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) pagi.
Acara bertepatan dengan peringatan HUT ke‑81 Kemerdekaan RI, dimulai sekitar pukul 08.30 WIB dan dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani, didampingi Ketua DPR Puan Maharani serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam uraiannya, Prabowo menegaskan arah kebijakan berlandaskan kemandirian bangsa, keadilan sosial, dan percepatan transformasi ekonomi nasional. “Selama 21 bulan pemerintahan, kita bergerak meninggalkan pola ketergantungan menuju kemandirian yang nyata—di pangan, energi, sumber daya alam, dan keuangan negara,” ujarnya dalam pidato berdurasi lebih dari satu jam itu.
Data ekonomi menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun menyerap lebih dari 2,7 juta lapangan kerja; semester I‑2026 tercatat Rp1.010 triliun menciptakan 1,4 juta lapangan kerja. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada akhir tahun 2026.
Bidang pangan, ia melaporkan swasembada dicapai atas delapan komoditas utama: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. “Keuntungan PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen sebagai dampak kebijakan penyediaan pupuk tepat sasaran,” kata Prabowo. Pada sektor energi, program B50 menjadikan Indonesia mulai 1 Juli 2026 tak lagi mengimpor solar, menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara 9,5 miliar dolar AS per tahun.
Mengenai pengelolaan badan usaha milik negara, dari total 1.074 entitas yang teridentifikasi—termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan—telah dirampingkan sebanyak 290 unit. “Per 31 Desember 2026, kita targetkan maksimal tersisa 300 BUMN; selebihnya akan disusun ulang atau dibubarkan demi efisiensi dan nilai tambah. Langkah ini telah menghemat biaya operasional sekitar Rp50 triliun,” tegasnya.
Upaya hilirisasi dijalankan bersama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang mulai beroperasi 1 Juni 2026 mengawasi komoditas strategis. Telah dilaunching 26 proyek hilirisasi—13 pada Februari dan 13 pada April 2026—mencakup konversi batu bara ke DME, pengolahan tembaga‑emas, garam industri, hingga peleburan aluminium, yang diproyeksikan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.
Pada sesi selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB dalam Rapat Paripurna DPR, Presiden menyerahkan Rancangan Undang‑Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung kepada pimpinan lembaga perwakilan rakyat.
Ketua MPR Ahmad Muzani dalam sambutannya menyebut pidato tersebut sebagai bahan pertanggungjawaban sekaligus pijakan kerja sama antar‑lembaga negara demi kepentingan rakyat luas. “Kita menjunjung tinggi prinsip saling mengawasi dan melengkapi tanpa saling menjatuhkan demi terwujudnya cita‑citanya kemerdekaan,” ujar Muzani.
Sidang dihadiri antara lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Hadir pula sejumlah duta besar negara sahabat, pimpinan lembaga negara, serta para menteri Kabinet Merah Putih.
(Rusmin)
