Petinggi DPRD Lampung Absen Saat Ratusan Massa Aksi “Tarik Mandat” Duduki Gedung Dewan
Bongkar Post | BANDAR LAMPUNG – Gelombang unjuk rasa mahasiswa yang membawa tajuk gerakan “Lampung Tarik Mandat” sukses menjebol barikade keamanan di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026). Namun, ratusan demonstran yang datang membawa setumpuk tuntutan krusial harus menelan kekecewaan. Ruang-ruang pimpinan dewan didapati kosong melompong dari para petinggi legislatif.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini sempat diwarnai ketegangan alot antara massa dan aparat keamanan yang membentangkan kawat berduri di pintu masuk. Setelah negosiasi yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, blokade akhirnya dibuka pada pukul 11.40 WIB untuk menghindari bentrokan fisik.
Begitu memasuki halaman gedung, massa aksi langsung meluapkan protes simbolik dengan melakukan aksi tabur bunga dan membakar ban bekas hingga asap hitam membubung tinggi. Teriakan “revolusi” terus menggema seiring desakan mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Ketua atau Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
Kursi Kosong Wakil Rakyat
Ironisnya, momentum krusial ini justru direspons dengan pemandangan kursi kosong. Saat perwakilan mahasiswa diizinkan masuk ke dalam gedung guna menyampaikan draf aspirasi secara formal, mereka tidak mendapati satu pun pimpinan dewan berada di tempat. Ruangan kerja para pengambil kebijakan di tingkat legislatif daerah tersebut tampak sepi dan terkunci.
“Kami datang ke sini secara terhormat untuk menagih komitmen mandat rakyat, tetapi yang kami temukan justru gedung yang kosong dari pemimpinnya,” ujar Karno, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung, di atas mimbar orasi.
Ketidakhadiran para petinggi dewan ini disayangkan banyak pihak. Sebagai lembaga representatif publik, DPRD dinilai gagap memanfaatkan ruang dialog di saat tensi sosial masyarakat sedang meninggi akibat berbagai himpitan ekonomi dan kebijakan yang kontroversial.
Enam Tuntutan yang Terabaikan
Absennya pimpinan DPRD membuat enam tuntutan utama yang dibawa oleh aliansi mahasiswa ini menggantung tanpa kepastian. Adapun poin-poin krusial yang mereka suarakan meliputi:
1. Prioritas Sektor Pendidikan: Mendesak pemenuhan hak pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
2. Stabilisasi Harga: Menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan pembatalan rencana kenaikan BBM.
3. Penghentian Program Kontroversial: Meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai membebani APBN secara masif.
4. Reformasi Hukum: Mendesak revisi Undang-Undang Polri.
5. Stop Militerisme: Menolak segala bentuk pelibatan militer dalam ruang sipil.
6. Pajak Kekayaan: Mendorong penerapan wealth tax bagi kelompok kaya serta penegakan HAM.
Hingga berita ini diturunkan pada Senin sore, massa aksi masih bertahan di sekitar kompleks halaman gedung dewan dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Belum ada konfirmasi resmi dari sekretariat DPRD Lampung mengenai alasan pastinya seluruh pimpinan tidak berada di kantor di hari kerja dan di saat rakyat berbondong-bondong mendatangi rumah mereka sendiri.(*)
