Pemprov Lampung Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026
Bongkar Post
Bandar Lampung, BP
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Acara yang berlangsung di lantai 3 Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (21/3/2025), ini menjadi ajang strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, yang membuka forum tersebut, menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam birokrasi adalah kecepatan regulasi yang sering kali lebih lambat dibandingkan dengan dinamika pembangunan yang terjadi di masyarakat.
Menurutnya, ketepatan dan kesiapan dalam perencanaan menjadi kunci utama agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Pengalaman menunjukkan bahwa birokrasi sering kali lebih lambat dalam merespons tantangan pembangunan.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghasilkan perencanaan yang matang agar pembangunan bisa berjalan lancar. Semua ini hanya bisa tercapai melalui partisipasi positif dari semua pihak,” ujar Firsada.
Penyusunan RPJMD 2025-2029 ini, lanjutnya, diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029. Dokumen ini menjadi tahap awal dalam transformasi daerah, dengan fokus utama pada peningkatan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang lebih terkoneksi dan berkelanjutan.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam RPJMD ini antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan sektor pertanian melalui tata kelola dan tata niaga yang lebih baik, hilirisasi industri dari desa dalam skala kecil, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
Selain itu, Pemprov Lampung juga akan mengusung program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani dan peternak daerah.
Program ini juga sejalan dengan agenda peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang bertujuan menciptakan generasi Lampung yang lebih sehat dan cerdas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Lampung mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta pelayanan kesehatan yang merata. Selain itu, kita juga harus menciptakan Lampung bebas dari stunting,” tambah Firsada.
Firsada menegaskan bahwa pembangunan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Lampung. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen dalam menyukseskan rencana pembangunan ini.
“Komitmen bersama sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Lampung dalam lima tahun ke depan. Dalam enam bulan ke depan, kebijakan ini harus ditetapkan sebagai peraturan daerah,” tegasnya.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pandangan strategis terkait arah pembangunan Lampung. Akademisi dari Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, MSc, memaparkan strategi pencapaian swasembada pangan demi kesejahteraan petani.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Junanto Herdiawan, membahas tantangan dan prospek perekonomian daerah hingga 2029, sementara perwakilan komunitas perempuan, anak, dan disabilitas menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
Untuk tahun 2026, Pemprov Lampung mengusung tema pembangunan “Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang disusun agar selaras dengan agenda pembangunan nasional 2025.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemprov Lampung berharap RPJMD dan RKPD yang disusun benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat nasional.(Jim)
