Foto. Taufiqullah, Kadis BMBK Lampung
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung tancap gas mempercepat pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan jalan provinsi disiapkan lebih awal melalui skema lelang dini, sehingga pekerjaan fisik di lapangan ditargetkan sudah mulai berjalan pada Maret 2026.
Langkah ini dinilai sebagai strategi agresif Pemprov Lampung untuk memutus pola keterlambatan pembangunan yang selama ini kerap terjadi akibat proses pengadaan yang molor.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan percepatan tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Lampung agar pembangunan infrastruktur tidak lagi terhambat waktu pelaksanaan.
“Biasanya setelah lelang selesai, kegiatan fisik baru dimulai sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan sudah bisa dimulai Maret,” ujar Taufiqullah, Selasa (10/2/2026).
Menurut dia, kebijakan ini diambil seiring tingginya tuntutan masyarakat terhadap kondisi jalan provinsi yang mantap dan aman, terutama di tengah curah hujan tinggi yang memicu kerusakan jalan di berbagai wilayah.
Sebagai langkah mitigasi awal, sejak Januari 2026 jajaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK telah lebih dulu turun ke lapangan melakukan penanganan sementara berupa penambalan jalan berlubang.
“Curah hujan tinggi menyebabkan munculnya lubang-lubang baru. Penanganan sementara kami lakukan agar mobilitas masyarakat tetap aman sambil menunggu pekerjaan permanen dimulai,” katanya.
Taufiqullah menegaskan, percepatan bukan sekadar soal waktu, melainkan bentuk kehadiran pemerintah menjawab kebutuhan publik.
“Perintahnya jelas, jangan menunggu lama. Masyarakat sudah lama menanti jalan yang benar-benar mantap. Karena itu, kami sudah bekerja sejak Januari,” tegasnya.
Kemantapan Jalan Naik, Target 2026 Lebih Tinggi
Ia memaparkan, pada tahun anggaran 2025 Pemprov Lampung telah mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan, yang berdampak pada peningkatan tingkat kemantapan jalan provinsi menjadi 79,79 persen. Angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada di bawah 78 persen.
Pada 2026, dengan penambahan jumlah paket menjadi 62 pekerjaan, Pemprov menargetkan peningkatan yang lebih signifikan, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan layanan infrastruktur.
“Dengan jumlah paket yang lebih banyak, target kami bukan hanya angka kemantapan, tetapi pemerataan kualitas jalan di berbagai wilayah,” ujarnya.
Selain perbaikan rutin, proyek 2026 juga akan difokuskan pada peningkatan struktur jalan strategis serta pembangunan jembatan penghubung antardaerah yang dinilai krusial untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Ketika jalan mantap, distribusi lancar, biaya logistik turun, dan ekonomi ikut bergerak. Itu tujuan besarnya,” kata Taufiqullah.(Jim/*)
