Pemkot Bandar Lampung dan Pemprov Lampung Gelar Musrenbang Bahas RKPD 2027
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Kegiatan tersebut Dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Dedy Amarullah beserta jajaran farkopimda, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela Chalim, dan Sekda Lampung Marindo Kurniawan, Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Alfaret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si, Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Camat dan Lurah Kota Bandar Lampung, Musyawarah Tersebut digelar di Aula Semergou, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (16/3/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung, Dini Purnamawaty, mengatakan persoalan banjir di kota tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis serta perubahan tata ruang yang terjadi dalam dua dekade terakhir.
Menurutnya, dalam tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung terdapat sekitar 33 aliran sungai yang melintasi berbagai kawasan. Berdasarkan studi master plan yang disusun Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2000, sistem drainase kota ini terbagi dalam empat wilayah utama.
Sistem tersebut meliputi drainase Teluk Betung, Tanjungkarang, dan Panjang yang bermuara ke laut melalui Way Keteguhan dan Way Belau. Sementara satu sistem lainnya adalah drainase Way Kandis yang mengalir menuju Way Sekampung.
Dini menjelaskan, pada perencanaan awal tahun 2000 kawasan Tanjung Senang, Way Kandis, dan Sukarame diproyeksikan sebagai wilayah resapan air. Saat itu wilayah tersebut diperkirakan tidak akan mengalami pertumbuhan penduduk maupun permukiman secara signifikan.
Namun dalam perkembangannya, kawasan tersebut justru mengalami pertumbuhan pesat sehingga fungsi resapan air semakin berkurang.
“Permasalahan banjir di Bandar Lampung juga dipengaruhi kontur wilayah yang berbukit dan cekung. Kondisi ini membuat air mudah terkumpul di beberapa titik saat curah hujan tinggi,” ujar Dini.
Selain faktor geografis, penyempitan badan sungai juga menjadi penyebab utama banjir. Ia menilai banyak bangunan berdiri di sempadan sungai, padahal aturan pemerintah mengharuskan jarak minimal tiga meter dari bibir sungai.
“Di lapangan bahkan satu sentimeter pun sering tidak terpenuhi karena banyak bangunan berdiri di atas sempadan sungai,” katanya.
Dini menambahkan, sistem drainase yang tidak saling terhubung turut memperparah kondisi tersebut. Idealnya, drainase primer, sekunder, dan tersier harus terkoneksi agar aliran air dapat mengalir dengan lancar.
Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) serta ruang produktif yang berfungsi menyerap air hujan juga menjadi faktor yang memperburuk potensi banjir.
Ia juga menyoroti masih banyaknya bangunan yang berdiri di atas sungai maupun saluran drainase sehingga kapasitas aliran air semakin berkurang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan optimalisasi infrastruktur drainase melalui koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Hal ini karena sebagian persoalan banjir berkaitan dengan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti jalan nasional dan jaringan sungai besar.
Pemkot Bandar Lampung juga telah melakukan sejumlah perbaikan dan normalisasi sungai di beberapa titik rawan banjir.
Ke depan, pemerintah kota akan menyusun pembagian kewenangan penanganan banjir antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota melalui penyusunan *master plan* yang lebih terintegrasi.
“Harapannya dengan koordinasi ini, persoalan banjir bisa dikurangi secara bertahap, meskipun memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya,” kata Dini.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terarah dan komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Hal tersebut disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan daerah yang menjadi langkah awal penyusunan arah pembangunan Kota Bandar Lampung ke depan.
Menurut Eva Dwiana, proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme partisipatif, teknokratik, politis, top down, dan bottom-up.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa perencanaan pembangunan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah.
“Dengan mekanisme perencanaan yang terintegrasi, pembangunan diharapkan dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Eva Dwiana menjelaskan, jika merujuk pada kebijakan nasional, pemerintah pusat saat ini masih memfokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, serta penguatan sektor industri.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengedepankan percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan mendorong produktivitas, investasi, serta pengembangan industri berbasis potensi daerah.
Berdasarkan arah kebijakan tersebut serta kebutuhan daerah, tema pembangunan Kota Bandar Lampung pada tahun 2027 ditetapkan yaitu memperkuat daya saing daerah, integrasi pelayanan publik, serta pemantapan kualitas infrastruktur.
Adapun program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2027 mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah hadir dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tersebut.
Pemkot Bandar Lampung berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan sejumlah program pembangunan di Kota Bandar Lampung, terutama terkait penanganan sampah regional dan penuntasan persoalan banjir yang dinilai memerlukan dukungan lintas wilayah.
Selain itu, pemerintah kota juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kota Bandar Lampung, termasuk masyarakat yang dinilai turut menjaga kondusivitas daerah serta mendukung berbagai program pembangunan. (WB)
