Pelajar di Way Bungur Terpaksa Naik Perahu, DPRD Lampung Dorong Penanganan Darurat Jembatan Kali Pasir
Bongkar Post, Bandar Lampung
Video pelajar dan warga Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, yang menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil viral di media sosial. Aktivitas berisiko itu memantik perhatian serius DPRD Provinsi Lampung karena dinilai mengancam keselamatan publik, terutama anak-anak sekolah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, anak-anak sekolah setiap hari mempertaruhkan keselamatan hanya untuk mengakses pendidikan.
“Situasi di lapangan sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus menyeberangi sungai. Ini bukan persoalan sepele dan tidak bisa ditunda,” kata Yusnadi, Senin (2/2/2026).
Yusnadi mengungkapkan, persoalan jembatan Kali Pasir sebenarnya telah lama menjadi perhatian legislatif. Ia bahkan mengaku sudah turun langsung ke lokasi beberapa bulan lalu untuk memastikan kondisi warga.
“Beberapa bulan lalu saya sudah ke lokasi. Anggota DPRD provinsi dan kabupaten juga sudah pernah turun. Persoalan ini sudah kami dorong agar penanganannya diambil alih pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Yusnadi, Komisi IV DPRD Lampung telah membahas pembangunan jembatan tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Bina Marga dan Bina Jasa Konstruksi (BMBK).
Dalam rapat itu disampaikan bahwa surat permohonan pembangunan jembatan permanen telah diajukan ke kementerian terkait.
“Sekarang tinggal menunggu proses di kementerian. Pengajuannya sudah lebih dari setengah tahun, mudah-mudahan tidak terlalu lama,” katanya.
Sambil menunggu realisasi jembatan permanen, DPRD dan pemerintah daerah mendorong pembangunan jembatan gantung sebagai solusi sementara untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
“Opsi sementara adalah jembatan gantung. Tapi harapan kita tetap jembatan permanen yang benar-benar aman dan layak,” ujar Yusnadi.
Ia menambahkan, dorongan pembangunan jembatan sementara tersebut sejalan dengan sikap Bupati Lampung Timur dan Wakil Gubernur Lampung yang menilai penanganan darurat perlu segera dilakukan demi keselamatan masyarakat.
Terkait pembiayaan, Yusnadi mengakui pembangunan jembatan permanen harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat keterbatasan APBD serta status jembatan yang menghubungkan dua desa.
“Walaupun bersifat sementara, jembatan gantung tetap harus sesuai spesifikasi dan dijamin keamanannya, apalagi digunakan anak-anak sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan jembatan Kali Pasir yang membentang di Sungai Batanghari, menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, masuk dalam penanganan prioritas.
Langkah tersebut diambil sebagai solusi akses pendidikan, menyusul kondisi puluhan pelajar yang hingga kini masih harus menyeberangi sungai menggunakan rakit.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pembangunan jembatan darurat dikoordinasikan bersama Panglima Kodam II/Sriwijaya melalui Kodam II/Swj, sebagai bagian dari penanganan cepat di lokasi berisiko tinggi.
“Alhamdulillah sudah diprioritaskan melalui program jembatan merah putih. Pak Gubernur langsung yang meminta ke Pangdam,” kata Taufiqullah.
Ia menjelaskan, pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat dilakukan secara parsial. Total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp70 miliar agar jembatan benar-benar memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis. (Jim/*)
