Bongkarpost.co.id
Bandar Lampung,
Gerakan Reformasi Polri Lampung yang diinisiasi mahasiswa dan elemen masyarakat menghasilkan kesepakatan bersama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pakta Integritas Reformasi Polri Lampung yang ditandatangani bersama Dirreskrimum Polda Lampung KBP Indra Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., di Markas Polda Lampung, Kamis (13/11/2025).
Dirreskrimum Polda Lampung: Semangat Mahasiswa Jadi Energi Perubahan
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung KBP Indra Hermawan menyampaikan apresiasi atas semangat reformasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
“Yang paling berarti bagi kami adalah semangat perubahan yang dibawa adik-adik mahasiswa. Ini menjadi dorongan untuk terus berbenah dan memperbaiki institusi,” ujarnya.
Indra mengatakan, pihaknya telah menerima tujuh poin tuntutan utama dan dua isu tambahan yang menjadi perhatian mahasiswa.
Seluruhnya akan diteruskan kepada pimpinan Polda Lampung untuk ditindaklanjuti.
“Insyaallah segera kami tindak lanjuti, termasuk melalui supervisi atau asistensi ke Polresta Bandar Lampung,” katanya.
Ia juga memastikan laporan yang belum tercatat di Bakuasidik akan dicek dan ditindaklanjuti hari ini.
“Yang pasti, kami berkomitmen menyelesaikan seluruh persoalan yang disampaikan mahasiswa secara terbuka dan profesional,” tegasnya.
Elemen Masyarakat: Reformasi Polri Harus Dikawal Publik
Perwakilan elemen masyarakat, Al Fadilah Syahadi, mengapresiasi langkah kepolisian yang membuka ruang dialog konstruktif.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Dir yang sudah menerima kami dengan baik. Tadinya ada seruan aksi, tapi karena ruang dialog dibuka, kami memilih menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujarnya.
Ia berharap momentum ini menjadi langkah nyata memperbaiki hubungan antara masyarakat dan institusi kepolisian.
“Kami ingin Polri semakin profesional dan tidak ada lagi masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil,” katanya.
Al Fadilah juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri.
“Kami mendukung penuh dan siap mengawal percepatan reformasi kepolisian,” tegasnya.
Mahasiswa: Sejalan dengan Semangat Reformasi Nasional
Perwakilan mahasiswa, Rafly, mengatakan aspirasi yang disampaikan merupakan hasil konsolidasi bersama mahasiswa dan masyarakat.
“Sebenarnya kami akan turun aksi, tapi demi menjaga ketertiban, kami memilih berdialog dengan Polda Lampung. Pak Dir sudah berkomitmen untuk menindaklanjutinya dengan langkah konkret,” ujar Rafly.
Menurutnya, gerakan mahasiswa sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Semangat kami sama, yakni mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri dan memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum,” tuturnya.
Tujuh Tuntutan Gerakan Reformasi Polri Lampung
Dalam dokumen Gerakan Reformasi Polri Lampung, mahasiswa dan masyarakat mengajukan tujuh tuntutan:
1. Menegakkan profesionalisme dan integritas Polri di wilayah Provinsi Lampung.
2. Menuntaskan kasus hukum yang mandek di Polresta Bandar Lampung tanpa intervensi.
3. Mengevaluasi kinerja Kapolres dan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung.
4. Menegakkan transparansi dan membuka akses informasi publik atas proses hukum.
5. Menolak kriminalisasi terhadap mahasiswa, masyarakat, dan aktivis.
6. Mengevaluasi total penyidik Polresta Bandar Lampung dan menindak oknum yang menyalahgunakan wewenang.
7. Meningkatkan standar rekrutmen anggota Polri, minimal lulusan perguruan tinggi.
Forum juga menghasilkan empat poin komitmen bersama, antara lain menjaga kondusivitas selama proses dialog dan mengawal hasil kesepakatan hingga terwujud reformasi nyata.
Langkah Awal Membangun Kepercayaan Publik
Pakta integritas ini menjadi langkah awal memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Lampung.
Audiensi itu juga menjadi momentum awal reformasi kepolisian di tingkat daerah, dengan menekankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas hukum.
“Kegiatan ini bukan ajang konfrontasi, melainkan ruang aspirasi dan solusi. Kami sepakat menjaga keadilan dan transparansi di tubuh kepolisian,” demikian bunyi salah satu pernyataan dalam Pakta Integritas tersebut.(Jim)
