Bongkar Post | Jakarta
Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lukas Luwarso kembali menyoroti lingkaran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui komentar dan sorotan terhadap foto yang beredar luas, ia menekankan bahwa banyak figur di sekitar Jokowi, termasuk lima tokoh adat Lampung pemberi gelar “Baginda Pemuka Bangsa”, melekat pada persoalan hukum dan politik yang patut dipertanyakan.
Foto tersebut menunjukkan Luwarso dalam konteks diskusi atau acara terkait Jokowi, yang kini dikaitkan dengan prosesi adat di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, pada 27 Juni 2026. Dalam prosesi itu, Jokowi menerima gelar kehormatan dari lima tokoh adat Lampung.
Luwarso, yang dikenal vokal mengkritisi isu-isu transparansi kekuasaan termasuk polemik ijazah Jokowi, memandang pola ini sebagai bagian dari lingkaran yang bermasalah. Pernyataannya menyoroti bagaimana figur-figur semacam ini kerap terlibat dalam dinamika politik yang dianggapnya mengaburkan akuntabilitas publik, meski kritiknya bersifat umum terhadap pendekatan “circle” Jokowi daripada tuduhan spesifik pidana pada kelima tokoh tersebut.
Luwarso kerap menyinggung pola serupa dalam lingkaran kekuasaan: penggunaan simbol budaya atau legitimasi untuk kepentingan politik, yang menurutnya mencerminkan masalah akuntabilitas dan transparansi yang lebih dalam. Kritiknya selaras dengan pandangan bahwa lingkaran Jokowi cenderung melibatkan figur-figur yang menuai kontroversi hukum atau etika di masa lalu, meski dalam kasus lima tokoh adat ini, tidak ditemukan vonis pidana signifikan dalam catatan publik.
Latar Belakang dan Konteks Luwarso
Sebagai jurnalis senior dan mantan pemimpin AJI, Luwarso aktif dalam isu kebebasan pers dan verifikasi fakta. Ia pernah menjadi saksi ahli dalam kasus terkait tudingan ijazah Jokowi, di mana ia menekankan prinsip jurnalisme dan transparansi publik. Pernyataannya tentang “orang-orang bermasalah” dalam circle Jokowi mencerminkan sikap kritisnya terhadap dinasti politik dan penggunaan pengaruh untuk mengelak akuntabilitas.
Prosesi di Lampung berlangsung di tengah safari politik Jokowi, termasuk kegiatan dengan PSI, yang semakin memperkuat persepsi politisasi adat. Sementara Jokowi menyampaikan apresiasi dan menekankan pelestarian budaya, kritik dari Luwarso dan tokoh adat lain menyoroti risiko erosi nilai luhur tradisi ketika dicampuradukkan dengan agenda kekuasaan.
Respons dan Implikasi
Luwarso terus menegaskan bahwa kritiknya bertujuan menjaga demokrasi dan transparansi, bukan serangan pribadi. Kasus ini menjadi contoh bagaimana isu budaya lokal kerap menjadi arena kontestasi politik nasional yang melibatkan figur publik seperti dirinya.
Hingga kini, tidak ada respons langsung dari Jokowi atau kelima tokoh adat terhadap sorotan Luwarso.
(Redaksi)
