Bandar Lampung, BP
Pasca carut marutnya rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bandar Lampung, berimbas pula kepada rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkatan kelurahan.
Berkaca dari tahapan rekrutmen PPK di penghujung tahun 2022 lalu, dimana nilai besar pada tahap Computer Assisted Test (CAT) tidak menjamin diterima PPK, sejumlah pendaftar PPS pun menjadi pesimis. Mereka mengaku percuma ikut tes jika tidak terjadi deal-dealan dengan oknum komisioner KPU Kota Bandar Lampung. Hal ini dikatakan salah seorang calon PPS yang tak mengikuti test CAT meski telah dinyatakan lolos berkas administrasi.
“Ga ah males walapun lulus berkas, saya ga dateng CAT, biar aja berkas saya disana, saya nanti dah capek-capek mikir, nilai CAT besar tapi saat wawancara nama saya hilang. Dan wawancara PPK kemarin, ada yang 2 komisioner dan ada yang 1 komisioner.
Saya trauma, percuma aja dibuka rekrutmen kalo mereka sudah ada pilihan sendiri, ga transparan, ga independen, coba aja selidiki mereka yang kepilih itu, masih ada hubungan keluarga atau satu organisasi dengan mereka, telusuri aja kalo ga percaya, titipan Ilahi-nya tingkat langit,” ujar pria yang tinggal di seputaran Telukbetung, pada Kamis (19/1/2023).
Dikatakannya, dirinya juga sempat ikut test PPK tapi namanya hilang saat hasil wawancara, sementara nilai CAT nya besar.
“Ya memang saya tidak ada yang kenal mereka, bahkan saya langsung dianjurkan salah satu komisioner untuk mendaftar PPS dan disuruh semangat,” ungkapnya.
“Nah, saya ikut lagi kemarin seleksi berkas PPS, iseng-iseng, tapi setelah saya pikir ngapain, CAT nanti juga ga lulus wawancara, trauma saya dengan caranya,” ujar dia.
Dihubungi, salah satu PPK terpilih menguraikan, bahwa kewenangan menjadi PPS bukan berdasarkan terpilih atau tidaknya di PPK, melainkan harus berkoordinasi dan sesuai perintah KPU Balam.
“Kita ga punya hak nentuin PPS kelurahan, kita disuruh koordinasi ke KPU (komisioner, red), mereka yang menentukan akhirnya. Sebelumnya, kami untuk jadi ketua PPK di tiap kecamatan ditelponin mereka untuk memilih si A atau si B, dan harus mengikuti mau mereka, tidak boleh tidak ikut, ini kejadian pas bimtek PPK usai dilantik, dari sini saya menilai seperti nyaada yang mereka akan ‘mainkan’ di 2024 ini, nanti saya kasih tau info-info nya ya, tapi tolong identitas saya dirahasiakan, karena saya jadi PPK ingin membongkar adakah permainan kotor dalam pemilu,” tegasnya, meminta namanya dirahasiakan.
Sementara, Akademisi Unila Darmawan Purba menanggapi dugaan nepotisme rekrutmen PPK dan PPS berpendapat, semestinya ada transparansi dari KPU dan tidak mengedepankan kedekatan dengan calon anggota atau mengakomodir intervensi dari organisasi tertentu dengan meloloskan calon.
“CAT sudah lolos secara logika untuk wawancara pasti dong mengikuti, tetapi kabarnya ada yang CAT diatas nilainya tapi setelah wawancara hilang, disini kita tidak tahu bobot penilaian, ada yang susah ada yang mudah, standarnya seperti apa, itu harus dibuka di publik, jangan karena dekat pertanyaan mudah, sementara peserta lain ada pertanyaan yang susah,” katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Balam, Dedi Triyadi mengatakan, total calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lolos penelitian administrasi sebanyak 1.385 orang.
Dia juga menyampaikan hasil rekapitulasi sementara peserta tes CAT yang hadir dan tidak hadir. Pada Jumat, 6 Januari 2023, jumlah PPS Bandar Lampung yang hadir pada tes CAT sebanyak 241 peserta dan tidak hadir 64 peserta.
Kemudian, pada Sabtu, 7 Januari 2023, jumlah peserta tes CAT yang hadir sebanyak 526 orang dan tidak hadir 100 orang.
Selanjutnya, pada Minggu, 8 Januari 2023, jumlah peserta tes CAT yang hadir sebanyak 394 orang dan tidak hadir 60 orang.
Maka, Dedy Triyadi menegaskan, terdapat 224 calon PPS Bandar Lampung tidak ikut tes CAT dan dianggap mengundurkan diri.
“Mereka tidak hadir tanpa keterangan dan dianggap mengundurkan diri karena tidak ada tes CAT susulan,” kata Dedi. (tk)
