Kemendagri RI Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Lampung
Bongkar Post
LAMPUNG, BP
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI, melalui Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintah Desa menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Provinsi Lampung, di hotel Sheraton, Bandar Lampung, Selasa (29/10/2024).
Acara ini dibuka oleh Dirjen Bina Pemdes, dengan sambutan dari Lutfi, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintah Desa Kemendagri RI.
“Terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah berkenan membuka acara ini dan memberikan arahan kepada seluruh peserta. Kami juga berterima kasih kepada pihak Dinas PMD Provinsi, tim RMC, dan Event Organizer yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini hingga dapat berlangsung dengan baik hari ini,” ujar Lutfi.
Lutfi juga menyebutkan bahwa pelatihan ini akan berlangsung dalam enam angkatan, dengan total 148 kelas hingga penutupan, pada 15 November 2024.
“Setiap angkatan akan diikuti oleh 25 kelas, dan pada angkatan pertama ini, sebanyak 800 peserta dari 200 desa turut hadir, dengan menggunakan fasilitas 10 hotel,” ucap Lutfi.
Menurutnya, program pelatihan tahun ini melanjutkan pelatihan yang telah dilaksanakan pada 2023, dengan target peserta mencapai 4.720 orang dari 1.180 desa di 8 kabupaten di Provinsi Lampung.
“Peserta pelatihan mencakup berbagai unsur pemerintah desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ketua PKK desa,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas aparatur desa.
Kemudian, Lutfi juga menjelaskan bahwa pelatihan kali ini mengusung 9 pokok bahasan utama, termasuk “Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Demokratis dan Profesional,” “Perencanaan Pembangunan Desa yang Inovatif,” dan “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan.”
Selain itu, materi tambahan seperti kepemimpinan dan pencegahan korupsi di desa juga akan diberikan, dengan narasumber dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPK, dan akademisi.
“Harapan kami, melalui pelatihan ini, aparatur desa dapat lebih meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan profesional,” ujar Lutfi.
Pelatihan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur pelatih dari Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten, serta Balai Pemdes Lampung. Pelatihan juga diselenggarakan dengan dukungan penyedia jasa Event Organizer (EO) yang telah ditetapkan, guna memastikan kelancaran dan kenyamanan peserta selama kegiatan berlangsung. (Jim)
