Redam Eskalasi, Mensesneg Prasetyo Hadi Teken Draf Tuntutan Massa Aksi di Jakarta

Redam Eskalasi, Mensesneg Prasetyo Hadi Teken Draf Tuntutan Massa Aksi di Jakarta

 

Bacaan Lainnya

Bongkar Post | JAKARTA – Istana Negara akhirnya memilih jalur diplomasi lapangan untuk meredam gelombang unjuk rasa mahasiswa yang memanas di pusat ibu kota, Senin (15/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, keluar dari kompleks Istana dan menemui langsung perwakilan massa aksi. Dalam momen yang menjadi perhatian publik, Prasetyo menandatangani draf tuntutan mahasiswa di atas mobil komando yang berada di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut dipelopori oleh elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama sejumlah aliansi nasional. Mereka membawa berbagai tuntutan yang berfokus pada evaluasi kebijakan fiskal dan alokasi anggaran negara.

Setelah ketegangan sempat meningkat di beberapa titik barikade, kehadiran Prasetyo Hadi di tengah massa dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mencegah eskalasi situasi yang lebih luas.

 

Janji di Atas Kertas yang Akan Diuji Waktu

Penandatanganan draf tuntutan oleh Mensesneg berhasil meredakan suasana dan mendorong massa untuk melanjutkan aksi secara tertib.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi internal.

“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah,” ujar Prasetyo Hadi di lokasi aksi.

Saat ditanya mengenai tuntutan mahasiswa yang meminta adanya tenggat waktu pemulihan ekonomi, Prasetyo menyatakan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu.

“Tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tapi substansinya tetap kami tangkap,” katanya.

Keterbukaan pemerintah untuk berdialog mendapat perhatian positif. Namun, efektivitas penandatanganan draf tuntutan tersebut masih akan diuji oleh tindak lanjut kebijakan yang diambil pemerintah.

Publik diperkirakan akan menilai apakah langkah tersebut merupakan bentuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat atau sekadar upaya meredakan situasi di lapangan.

 

Sorotan terhadap APBN dan Beban Ekonomi Rakyat

Aksi hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang berlangsung sejak Jumat (12/6/2026).

Dalam berbagai kesempatan, mahasiswa secara konsisten menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain:

Evaluasi tata kelola APBN yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

Penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak guna meringankan beban masyarakat.

Evaluasi terhadap program-program strategis pemerintah yang dinilai belum memiliki kejelasan regulasi maupun efektivitas pelaksanaan.

 

Ujian Transparansi Pemerintahan

Secara terpisah, pemerintah menyampaikan bahwa Presiden tengah mendorong percepatan industrialisasi, hilirisasi, serta efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian dan memulihkan kepercayaan publik.

Namun, berbagai penjelasan yang disampaikan pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran masyarakat terkait kondisi ekonomi sehari-hari.

Dengan dibawanya draf tuntutan yang telah ditandatangani ke dalam Istana, perhatian publik kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil pemerintah.

Menjelang sore, massa aksi mulai membubarkan diri secara tertib. Mereka meninggalkan kawasan Patung Kuda dengan harapan agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi dasar lahirnya kebijakan yang nyata. (*)

Pos terkait