Kejaksaan Agung Geledah Kantor Pusat BGN Pasca-Pencopotan Pucuk Pimpinan
Bongkar Post | JAKARTA – Hanya berselang beberapa jam setelah Istana mengumumkan pencopotan dramatis pimpinan puncak Badan Gizi Nasional (BGN), tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung bergerak cepat mendatangi dan menggeledah kantor pusat lembaga tersebut di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026) dini hari.
Langkah agresif Korps Adhyaksa yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ini memunculkan tanda tanya besar: apakah perombakan total struktur komando BGN oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026) malam merupakan hulu dari dugaan skandal tata kelola yang selama ini diendus aparat?
Kantor Dikepung Sejak Dini Hari
Berdasarkan laporan lapangan, armada penyidik Kejagung bersama personel pengamanan TNI telah bersiaga di lokasi sejak pukul 02.00 WIB. Hingga pagi ini, aktivitas pelayanan di kantor BGN terpantau terbatas. Beberapa akses masuk gedung dijaga ketat oleh petugas keamanan demi kelancaran proses hukum di dalam.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochammad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan ini.
“Benar, penyidik Pidsus Kejaksaan Agung sedang melakukan penggeledahan di kantor BGN. Tim masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan alat bukti materiil,” ujar Jeffry saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026) pagi.
Sumber internal di lingkungan Kejaksaan menyebutkan bahwa penggeledahan berfokus pada sejumlah ruangan strategis di lantai dua, tiga, dan delapan gedung BGN. Fokus utama penyidik adalah mengamankan dokumen-dokumen pengadaan barang, data elektronik, serta manifes anggaran operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Aroma Evaluasi Tata Kelola Anggaran Gizi
Aksi senyap namun masif dari Kejagung ini mengekor keputusan kilat Presiden Prabowo Subianto yang merombak total struktur komando BGN sehari sebelumnya. Dadan Hindayana diberhentikan dari kursi Kepala BGN dan posisinya langsung digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang. Dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga ikut diganti dalam reshuffle BGN tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian ini merupakan buah dari evaluasi dan pemantauan mendalam terkait kedisiplinan dan tata kelola organisasi. Namun, masuknya penyidik Jampidsus ke gedung BGN mempertegas adanya indikasi masalah hukum yang melampaui isu administratif biasa.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa penegak hukum tengah mendalami potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga ini mengelola dana fiskal yang besar, di mana setiap dapur SPPG di daerah rata-rata menyerap anggaran Rp1 miliar per bulan.
Sebelum penggeledahan ini terjadi, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman sempat mengingatkan publik mengenai maraknya praktik ilegal berupa “jual beli titik” lokasi SPPG atau dapur umum di daerah oleh oknum-oknum yang memanfaatkan celah birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana belum memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat terkait penggeledahan di bekas kantornya tersebut.
Kendati demikian, dalam pernyataan terpisah sebelumnya yang diperoleh redaksi, pihak kuasa hukum Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dan operasional yang berjalan selama 1,5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan kliennya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan petunjuk teknis yang berlaku. Pihaknya menyatakan siap bersikap kooperatif terhadap segala bentuk evaluasi maupun proses hukum guna menjernihkan persoalan.
Catatan Redaksi: Ujian Transparansi Kabinet
Gerak cepat Kejaksaan Agung yang mengekor keputusan politik Istana mencerminkan dua kemungkinan skenario. Pertama, ini adalah bentuk sinergi penegakan hukum di mana Istana memberikan ruang terbuka bagi Kejaksaan untuk menindak tanpa beban politik.
Kedua, penggeledahan ini menegaskan bahwa penataan internal BGN sudah berada di titik krusial yang harus diselesaikan lewat jalur hukum pidana, bukan sekadar rotasi jabatan.
Badan Gizi Nasional adalah salah satu institusi paling krusial karena mengawal manifesto utama kesejahteraan masyarakat. Ketika institusi yang baru seumur jagung ini digeledah, publik tentu menuntut transparansi.
Kejaksaan Agung dijadwalkan menggelar konferensi pers resmi sore nanti untuk mengungkap status hukum perkara ini serta substansi barang bukti yang disita. Publik kini menanti hasil penyidikan formal tersebut secara objektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
(red)
