#Tajuk
Jaga Marwah Lampung, Tolak Premanisme dalam Munas HIPMI
Bongkar Post, Bandar Lampung – Suasana menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Lampung tengah diwarnai ketegangan. Pernyataan tegas Panglima Laskar Lampung Ir. Nerozely, Ketua Umum Laskar Lampung Indonesia (LLI) Provinsi Lampung, pada 8 Juni 2026, menjadi sorotan. Ia menyampaikan kemarahan atas masuknya puluhan orang yang diduga berasal dari Ambon, menggunakan mobil minibus berpelat Jakarta, dengan tujuan mengamankan salah satu calon ketua umum (caketum) DPP HIPMI.
Menurut Nero, kehadiran kelompok tersebut berpotensi membawa aksi premanisme yang dapat menimbulkan gesekan dan anarki di Bumi Lampung. “Kami tidak mau ada orang luar Lampung yang mengacak-ngacak wilayah kami… Jangan biasakan bawa para jagoan masuk Lampung, karena Lampung juga banyak jagoan,” ujarnya geram. Pernyataan ini muncul setelah pihak keamanan menghentikan rombongan tersebut di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.
Munas HIPMI dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung. Sebagai tuan rumah, Lampung seharusnya menjadi panggung bagi para pengusaha muda untuk berdiskusi, berjejaring, dan melahirkan kepemimpinan baru yang berkualitas bagi organisasi. Namun, kontroversi lokasi ini telah muncul sejak awal. Tiga caketum—Reynaldo Bryan, Afi Kalla, dan Anthony Leong—pernah melakukan walkout dalam debat sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan di Lampung, yang dinilai menguntungkan salah satu kandidat (Ade Jona Prasetyo).
Premanisme dan politik kekerasan tidak boleh dibiarkan merusak acara nasional sekaliber Munas HIPMI.
Lampung adalah provinsi yang dikenal dengan semangat gotong royong dan keragaman. Masyarakatnya telah lama menunjukkan sikap toleran dan ramah terhadap tamu dari berbagai daerah. Namun, toleransi bukan berarti kelemahan. Kehadiran kelompok bersenjata atau massa bayaran yang mengusung identitas daerah tertentu hanya akan memprovokasi konflik horizontal yang tidak diinginkan siapa pun. Ini bukan soal asal-usul Ambon, Lampung, atau daerah lain, melainkan soal menjaga ketertiban umum dan marwah daerah sebagai tuan rumah.
HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda seharusnya menjadi contoh kepemimpinan yang berintegritas, visioner, dan beretika bisnis. Munas mestinya menjadi arena kompetisi gagasan dan program, bukan arena kekuatan fisik atau intimidasi. Pembawaannya yang penuh kontroversi justru merusak citra organisasi di mata publik dan investor.
Kepolisian dan panitia penyelenggara memiliki tanggung jawab besar. Aparat keamanan harus bertindak tegas, profesional, dan tanpa diskriminasi terhadap setiap potensi gangguan. Sementara itu, seluruh calon ketua umum dan pendukungnya diharapkan menunjukkan kedewasaan dengan menolak segala bentuk premanisme, meskipun itu dilakukan atas nama “pengamanan”. Kompetisi yang sehat tidak butuh jagoan lapangan, melainkan argumen yang kuat dan dukungan konstituen yang legitimate.
Lampung siap menjadi tuan rumah yang baik, sebagaimana ditegaskan berbagai pihak daerah. Namun, tuan rumah juga berhak menuntut tamu untuk menghormati adat dan ketertiban setempat. Jangan bawa masalah dari luar untuk “dipertontonkan” di sini, apalagi jika hanya untuk kepentingan sesaat.
Kita berharap Munas HIPMI XVIII berjalan lancar, aman, dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa HIPMI lebih maju. Bukan hanya untuk pengusaha muda, tapi juga untuk kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Tolak premanisme, jaga persatuan, dan utamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Lampung bukan arena adu jagoan, melainkan ladang bagi para pemimpin masa depan.
(Redaksi)
