Foto. Istimewa
Bongkar Post | BANDAR LAMPUNG – Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Novotel Bandar Lampung, 10–11 Juni 2026, diwarnai keluhan sejumlah jurnalis terkait terbatasnya akses peliputan pada agenda yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Sejumlah wartawan yang telah berkoordinasi dengan panitia dan humas kegiatan mengaku tidak memperoleh kepastian akses masuk ke area acara. Bahkan, kartu identitas (ID Card) peliput yang sebelumnya digunakan untuk registrasi disebut diambil oleh unsur pengamanan Presiden (Paspampres), sehingga media tidak dapat memasuki lokasi utama kegiatan.
Berdasarkan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diterima redaksi, seorang pihak humas yang berkomunikasi dengan wartawan menyatakan telah menyampaikan permohonan akses kepada panitia penyelenggara. Namun, keputusan akhir berada di luar kewenangannya.
“Diambil Paspampres semua Bos, saya juga sudah sampaikan. Semua sudah di luar jangkauan saya,” tulis narahubung humas dalam pesan yang diterima wartawan pada Rabu (10/6).
Sebelumnya, wartawan telah meminta bukti resmi bahwa media yang bersangkutan diterima sebagai peliput kegiatan. Permintaan tersebut disampaikan setelah koordinasi awal dengan pihak humas dan panitia. Namun hingga hari pelaksanaan, akses peliputan belum diperoleh.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme akreditasi media dalam agenda nasional yang melibatkan kepala negara. Di satu sisi, pengamanan Presiden memang berada di bawah standar protokol ketat yang menjadi kewenangan Paspampres. Namun di sisi lain, keterbukaan informasi dan akses pers terhadap kegiatan yang bersifat publik juga merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang dijamin peraturan perundang-undangan.
Munas XVIII HIPMI sendiri merupakan agenda nasional organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia yang berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung pada 10–11 Juni 2026. Kegiatan tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 3.000 hingga 5.000 peserta dari berbagai provinsi serta menjadi forum pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian agenda Munas membuat pengamanan ditingkatkan. Kepolisian Daerah Lampung bahkan menyiapkan ratusan personel untuk mendukung pengamanan kunjungan kepala negara dan kegiatan nasional tersebut.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis belum diperoleh penjelasan resmi dari Paspampres maupun panitia Munas HIPMI mengenai alasan pengambilan ID Card media serta mekanisme akreditasi yang diberlakukan terhadap wartawan yang telah mendaftar untuk melakukan peliputan.
Kalangan pers menilai kejelasan prosedur akreditasi menjadi penting agar tidak terjadi kebingungan di lapangan, terutama pada kegiatan yang memiliki nilai berita tinggi dan menjadi perhatian publik. Transparansi mengenai siapa yang berwenang menerbitkan, menahan, atau membatalkan akses media dinilai perlu disampaikan secara terbuka guna menghindari kesalahpahaman antara panitia, aparat pengamanan, dan insan pers.
(Sampai saat ini, belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran prosedur oleh wartawan yang tidak memperoleh akses tersebut).
Persoalan yang mengemuka masih sebatas keterbatasan akses peliputan dan koordinasi antar pihak penyelenggara serta unsur pengamanan di lapangan. (Rusmin)
