Bayang-Bayang Intervensi Elit di Meja Kopitiam: Indikasi Kuat “Setingan” Aklamasi Munas HIPMI XVIII
Bongkar Post, Bandar Lampung
Dugaan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung telah dikondisikan sejak awal kian sulit terbantahkan. Sebuah foto pertemuan rahasia beredar luas memperlihatkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi senior, Sufmi Dasco Ahmad, tengah berkumpul bersama para Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI—termasuk Ade Jona Prasetyo (nomor urut 2), Anthony Leong, dan Reynaldo Bryan—di sebuah kafe Kopitiam di Kota Bandar Lampung.
Pertemuan di meja kopi tersebut terjadi bertepatan hari ini, Rabu (10/6), hanya berselang beberapa jam sebelum Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Munas XVIII di Hotel Novotel Bandar Lampung. Keberadaan tokoh politik papan atas di tengah para kandidat sebelum sidang pleno dimulai memperkuat asumsi publik dan pelaku usaha bawah mengenai skenario aklamasi yang telah “dimatangkan” diluar forum resmi.
Munas “Setingan” di Tengah Sekaratnya Wadah UMKM Daerah
Kondisi ini memicu kritik luar biasa tajam dari pelaku usaha di akar rumput. Pengamat UMKM sekaligus pengusaha lokal, Hengki, menegaskan bahwa realitas politik transaksional di tubuh organisasi pengusaha elit ini mencederai iklim kompetisi yang sehat.
“Munas HIPMI ini sudah setingan dan sama sekali tidak demokratis. Foto pertemuan di Kopitiam itu membuktikan bahwa proses pemilihan hanyalah formalitas panggung,” cetus Hengki kepada media ini.
Ia menilai forum akbar ini murni sekadar ajang bagi-bagi kue kekuasaan bagi kelompok pengusaha elit penikmat konsesi.
“Lantas bagaimana dengan nasib kaum UMKM yang menjadi fondasi perekonomian negara? Di saat para elit sibuk mengondisikan jabatan di kafe mewah, para pelaku usaha kecil di daerah dibiarkan berjuang sendiri tanpa arah pembinaan yang jelas,” ketusnya.
Ironisme Daerah: Berubahnya Gedung UMKM Center Menjadi Cafe Bun Kopi
Dugaan pengondisian jabatan oleh kelompok elit ini terasa kian ironis jika disandingkan dengan potret buram pembinaan ekonomi kerakyatan di Lampung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai gagal total membina kaum pelaku usaha kecil, yang dibuktikan dengan hilangnya fasilitas milik publik bagi pegiat UMKM.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gedung UMKM Center di kompleks PKOR Way Halim, Bandar Lampung—yang sejatinya dibangun menggunakan anggaran daerah sebagai wadah pemberdayaan, inkubasi, dan pameran produk lokal—kini telah mati fungsi. Gedung tersebut telah beralih rupa menjadi Cafe Bun Kopi, tempat nongkrong komersial generasi Z yang beroperasi penuh selama 24 jam.
“Alih fungsi UMKM Center menjadi kafe komersial murni adalah bukti nyata runtuhnya komitmen Pemprov dalam menjaga fondasi ekonomi rakyat,” tegas Hengki.
Pertemuan di meja Kopitiam beberapa jam sebelum pembukaan oleh Presiden Prabowo hari ini seolah menegaskan garis pemisah yang kian tebal: ketika kebijakan dan kepemimpinan ekonomi para pengusaha elit ditentukan lewat kesepakatan dibalik layar, kaum UMKM dibawah tetap terasing dan kehilangan ruang hidup mereka. (red)
