Gubernur Mirza: Selama Ini Fokus Belanja, Lupa Tata Kelola Perikanan Kelautan Kita (2)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. | dok/Muzzamil

Bongkarpost.co.id

Bacaan Lainnya

Bandar Lampung,

Bukan sekadar buat menggembirakan hati, melihat data besarannya, nun sebagai imbuhan statistik, merujuk Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2022, produksi perikanan budidaya Lampung komoditas ikan patin 21.485 ton senilai Rp359,37 miliar, lele sebanyak 36.718 ton senilai Rp618,864 miliar, nila 21.838 ton senilai Rp560,154 miliar, ikan mas 12.981 ton senilai Rp351,272 miliar, kakap 22 ton senilai Rp1,344 miliar, bandeng 7.720 ton senilai Rp141.995 miliar, rumput laut 5.456 ton senilai Rp10,911 miliar, kerapu 87 ton senilai Rp18,028 miliar, udang 59.613 ton senilai Rp4,056 triliun, ikan lainnya 19.096 ton senilai Rp533,4 miliar.

Tiga besar kontributor total item: Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pringsewu.

Jelajah batin, sudah berapa persenkah para pembudidaya ikan darat ini yang tersentuh teknologi digital sektor perikanan budidaya semisal sensor, IoT, dan otomatisasi?

Sudah berapa banyak pembudidaya ikan tawar yang gunakan authomatic feeder dalam sistem budidaya air tawar guna efisiensi penggunaan pakan demi menekan nilai rasio konversi ikan (food convertion ratio) maupun teknologi informasi lainnya yang dapat mengefisienkan rantai distribusi?? Sudah berapa yang tersentuh cakupan program kampung digital taja KKP?

Senyatanya, ini sungguh amat sangat butuh kesungguhan ikhtiar demi gegas tunainya. Berikut strategi jitu ejawantah. Ditengah serba sulit situasi ekonomi jengah abad ini, gegara penyakit VUCA melanda dunia. VUCA, volatiliy, uncertaincy, complexity, ambiguity. Ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas. Bumi semakin hamil tua agaknya.

Apapun itu, bagaimanapun itu, kita beralih, lantaran masih berlaku adagium, usul boleh ditimbang, tak ada salahnya Gubernur Mirza, secara terukur dan taat asas, misal: pertama; mereviu sebagian/seluruhnya, zonasi area tangkapan pelaku usaha perikanan laut terklasterisasi, dengan tetap mengkalkulasi derajat mitigasi dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati perubahan iklim, demi daya keterjangkauan area tersebut untuk bisa diperluas.

Upaya ini bisa jadi sekali dayung dua pulau. Sebab, juga terkait mitigasi risiko bencana alam sumber laut (misal potensi tsunami).

Ihwal kebencanaan di lautan, menyitat Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Penginderaan Jauh BRIN Dony Kushardono (situs resmi BRIN, edisin16 Agustus 2022), dengan teknologi penginderaan jarak jauh (inderaja, remote sensing), kita dapat mendeteksi luasan dan arah aliran dari adanya pencemaran akibat tumpahan minyak (oil spill) di perairan laut.

Tumpahan minyak dapat berdampak langsung terhadap ekosistem organisme laut yang berakibat kematian serta migrasi ke perairan lain. Dony menyebut, perlu diketahui, tumpahan minyak tak hanya terjadi akibat kecelakaan kapal. “Beberapa kapal ada yang nakal, buang limbah minyak sembarangan di perairan,” ungkapnya. Anakidah!

“Dengan menggabungkan sensor Automatic Identification System (AIS) yang juga dimiliki oleh satelit LAPAN-A2 dan satelit LAPAN-A3, kita dapat mengetahui posisi dan jejak pergerakan kapal. Sehingga jika diketahui terdapat bercak-bercak minyak yang keluar dari belakang kapal tersebut kita dapat memberikan informasi ini kepada aparat penegak hukum untuk menindaknya,” ujar dia.

Dengan teknologi inderaja, kita juga dapat memantau sektor ekonomi termasuk di lautan.

Salah satu pemanfaatannya, memetakan Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI). Dengan gunakan teknologi sensor thermal, kondisi temperatur permukaan laut dapat diketahui. Selanjutnya digabung dengan ilmu oseanografi serta ilmu perikanan, kita dapat memperkirakan dimana lokasi yang terdapat banyak ikan.

“Ketika terdeteksi suatu tempat di lautan yang memiliki temperatur lebih rendah dibanding lautan sekitarnya yang memiliki temperatur lebih tinggi, diperkirakan di tempat tersebut terjadi pergerakan arus dari bawah ke atas atau upwelling. Arus dari dasar laut ini membawa banyak makanan bagi jenis ikan tertentu ke permukaan dan menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan itu. Plankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan kecil akan dimangsa ikan yang lebih besar, di antaranya ikan cakalang dan tuna,” ulas Dony.

Fenomena upwelling tersebut dapat dilihat satelit yang kemudian informasinya diberikan kepada nelayan melalui Dinas Perikanan dan Syahbandar setempat. Setelah menerima informasi, nelayan dapat menuju titik lokasi untuk menangkap ikan. Dari segi waktu dan biaya energi, hal ini lebih ekonomis karena nelayan tak perlu berputar-putar di lautan cari dimana lokasi yang memiliki banyak ikan.

Informasi penginderaan jauh yang dapat diberikan tidak hanya sebatas ZPPI saja. Pemanfaatan lainnya dapat berupa data informasi keselamatan laut seperti navigasi dan kondisi cuaca. Selain ekonomis, nelayan juga lebih aman dalam berlayar.

Contoh lain pemanfaatannya di lautan, dengan melihat kondisi fisik perairan berdasar tingkat kekeruhannya, tingkat kesuburan laut, suhu, dan lainnya, kita dapat tentukan daerah mana yang sesuai untuk budidaya hasil laut.

“Kita dapat menentukan tempat yang ideal untuk membangun keramba jaring apung untuk budidaya berbagai komoditas hasil laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti rumput laut, lobster, kakap merah, kerapu, dan kerang mutiara,” info Dony.

Terang Dony, kita tak bisa menentukan secara sembarangan tempat budidaya laut, apalagi jika yang dituju adalah hasil dengan kualitas terbaik. Beberapa tempat memiliki tingkat kandungan racun yang bersumber dari ramainya kapal-kapal yang melintas.

Beberapa jenis ikan juga memerlukan karakteristik kondisi perairan berbeda misal seperti arus yang lebih tenang dan kadar kandungan garam tertentu.

Pun di darat, bahkan ladang ganja sekalipun ‘nyerah deh’ kalau disigi pakai inderaja.

Bukan perkara mudah, tetapi menimbang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya hayati, stabilitas lingkungan (misal terkait analisa degradasi zonasi pesisir, identifikasi sumber air) dan analisa keruangan, tetap bisa dibesut lewat joint partnership pemanfaatan teknologi inderaja milik Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Riset Penginderaan Jauh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), komunitas ahli teknologi dan aplikasi remote sensing, TNI AL, dan lainnya. Tentu dengan sepengetahuan sepersetujuan KKP.

Lalu, kedua; cacah ulang –bongkar habis– basis data nelayan berbasis kewilayahan disertai pula kebaruan pemetaan zonasi dan proyeksi tatakelola segala sesuatu dukungan fasilitasi/asistensi Pemda yang belum dibesut/masih kurang maksimal, serta mendalami keterbukaan kemungkinan fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) budidaya perikanan darat, laut, pesisir serta perikanan tangkap di daerah semirip program KUR Perikanan Rakyat besutan pemerintah pusat, dengan skim bunga ekstra rendah misal 0,5 persen.

Tentu ini bakal libatkan OJK, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Himpunan Bank Negara (Himbara), prospektus KPBU dengan bank/IJK swasta, join filantrop/public crowdfunding, dll.

Lalu, ketiga; optimasi peningkatan kualitas perikanan tangkap lewat penerapan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota demi sumberdaya ikan lestari.

Serta, keempat; lantaran on going (demikian mestinya): atas kegigihan juang Pemkab Pesisir Barat usulkan pembangunan dermaga khusus nelayan tangkap setempat (telah masuk Rencana Induk Pelabuhan KKP 2024), Pemprov Lampung juga dapat mengintervensi dengan mengarusutamakan perkuatan dukungan lobi politik anggaran, afirmasi soal kelengkapan dermaga disekaliguskan dengan pembangunan pusat pelelangan ikan (PPI).

Apa pasal? Jika tereksekusi, multi benefit, bakal. Nelayan (daya dukung 2.145 kapal nelayan) dan UMKM-IKM maritim berdaya, lapangan kerja baru dan kran bisnis ikutan terbuka (jasa pembekuan/pengalengan, cold storage, dll), serta ceruk baru PAD membara.

“Jangan lupa, selain PAD meningkat, ini juga membuka lapangan kerja baru, perwajahan baru perairan pesisir Indonesia belahan barat pemilik 210 kilometer garis pantai yang berbatas langsung dengan Samudera Hindia,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pesisir Barat, Zaini Hasan, rilis dukungannya medio 27 Februari 2024, menandaskan.

Sebelumnya, Kadis Perikanan Pesisir Barat, Armen Qodar, Februari setahun lewat, mengatakan, nelayan setempat sangat membutuhkan adanya dermaga untuk mempermudah sandar perahu atau kapal.

Dari itulah, pihaknya meminta pemerintah melalui KKP, membangun dermaga khusus nelayan di wilayah ini. “Harapan kami karena salah satu indikasi perikanan tangkap itu di suatu daerah agar maju berkembang, harus punya dermaga,” ujar Armen.

Pemkab setempat telah menyiapkan aneka persyaratan dan langkah tahapan berian KKP untuk permohonan pembangunannya.

“Kami sudah menyiapkan tempat calon pembangunan pelabuhan dermaga, titik ada dua calon pelabuhan (salah satunya di Kuala, Kecamatan Pesisir Tengah) yang sudah masuk di Rencana Induk Pelabuhan oleh KKP,” imbuh Armen, menyebut dengan adanya pelabuhan itu akan banyak investor datangi Pesisir Barat.

“Pelabuhan kan ada beberapa tipe, yang kecil saja pelabuhan pantai gitu. Jadi nanti ada kapal-kapal yang cari ikan di daerah Pesisir Barat, mungkin baik dari Bengkulu, Padang, Banten, bahkan Jakarta bisa sandar, bongkar ikan di sini, jadi kehidupan perekonomian di Pesisir Barat akan bagus dan meningkat,” tandas dia, menyorong bila sudah ada pelabuhan khusus nelayan di sini, akan dibangun TPI yang belum ada selama ini.

Diketahui, ketiadaan dermaga khusus nelayan milik pemerintah berakibat kapal-kapal berbobot 30 Gross Ton (GT) tidak dapat bersandar mendarat di pantai apalagi beraktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Sehingga maraklah ratusan rumpon atau rumah ikan tengah laut yang didominasi nelayan luar wilayah, bahkan luar pulau.

Sebagai informasi, didukung kekuatan armada 2.145 kapal nelayan ragam jenis dan ukuran yang jumlahnya persisten sejak 2016, dari potensi perikanan tangkap Pesisir Barat sebesar 90 ribu ton per tahun, produksi perikanan tangkapnya tahun 2021 mencapai 13.638 ton ikan (baru 15 persen dari potensi).

Tangkapan meningkat menjadi 15.925 ton ikan selama 2023, ragam jenis. Yakni, tongkol 3.197 ton, layur 1.629 ton, tenggiri 1.162 ton, gurita 1.313 ton, Lemadang 1.074 ton, setuhuk 921 ton, kapas-kapas 883 ton, kakap 741 ton, lobster 724 ton, tuna 694 ton, layang 693 ton, simba 477 ton, lainnya 2.417 ton.

Mengutip Armen, hasil tangkapan nelayan setempat per tahun yang dikirim ke luar daerah seperti Kabupaten Tanggamus dan Bandarlampung, ke Jawa seperti Jakarta dan tujuan pemasaran lainnya baru berkisar 5 persen. Sisanya, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal.

“Setiap lapak yang ada di kabupaten ini memiliki daerah sasaran pengiriman ikan masing-masing, sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ikan laut di Lampung dan sekitarnya bahkan hingga Jawa,” ujar Armen, seperti dilaporkan angkasawati RRI Bandarlampung Niken Wulandari, dikutip.

Wajar, Pesisir Barat yang kini dipimpin Bupati Dedi Irawan ini, dijuluki surga ikan, jenis ikan unggulan bernilai ekonomis tinggi ada disini sebut saja ikan blue marlin (setuhuk), bawal putih, cakalang, kakap merah, kakap putih (Barramundi), lemadang, lobster, tenggiri, tongkol, dan tuna.

Mengutip BPS, jumlah penduduk Pesisir Barat bertambah dari 152,53 ribu jiwa tahun 2017, menjadi 153,74 ribu jiwa (2018), menjadi 154,90 ribu jiwa (2019), naik lagi menjadi 162,70 ribu jiwa (2020), naik lagi menjadi 167.339 jiwa (2021), naik lagi menjadi 171.247 jiwa (2023), terakhir 175.769 jiwa (2024) dengan mayoritas penduduknya, sekitar 63,86 persen berusia 15-59 tahun (usia produktif) berjumlah 112.250 jiwa.

Penduduk sebagian berpencaharian di kelompok lapangan usaha agraria dan kemaritiman: pertanian, perkebunan dan perikanan, jadi nelayan dan petani pekebun tradisional.

Di barisan nelayan, tak sedikit dari mereka yang melaut andalkan perahu atau kapal motor carteran. “Saya tidak punya kapal. Punya kapal juga carteran, bayar bulanan,” sahut pesan singkat Yanto Arif, nelayan yang pernah coba peruntungan politik dengan gabung dan jadi Ketua DPC, parpol nasional pimpinan OSO, di Pesisir Barat 2022-2024, Kamis (4/8/2022) pukul 00.21 WIB.

Sebelumnya, saat dihubungi via sambungan telepon dari Bandarlampung, itupun harus dengan ekstra sabar ulah sinyal seluler timbul tenggelam, Rabu (3/8/202) malam silam, Yanto membeber, “terus terang, rakyat Pesisir Barat ini 80 persen lebih berpencaharian nelayan.”

Dialih tanya progres konsolidasi partai, “Alhamdulillah di sini sudah 10 PAC siap sambut tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan, pengundian dan penetapan nomor urut, serta jalan panjang tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 bagi parpol peserta Pemilu nanti. Semoga kami lolos verifikasi, dan di relung hati rakyat Pesisir Barat, kami mendapat tempat,” takzim dia.

Ke-10 PAC rinci dia, PAC Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras, dan Bangkunat.

“Tinggal satu lagi, Kecamatan Pulau Pisang. Saya penasaran betul karena ini kecamatan bersejarah. Meski cuma ada enam desa, Pekon Pasar Pulau Pisang, Labuhan, Bandar Dalam, Pekon Lok, Sukadana, Sukamarga, selain basis nelayan yang turut kami perjuangkan hak kesejahteraannya, kecamatan pulau yang bentuknya mirip pisang ini juga kampung moyang almarhum Ketua MPR Taufik Kiemas dan Ketua DPR Puan Maharani,” dia membeber alasan.

Nada bicara Yanto terdengar bergetar saat ucapkan itu. Seputar ihwal pulau seluas 64 kilometer persegi itu. Seperti, ada sesuatu yang dia tahan di ujung telepon.

Pesisir Barat, kabupaten “bungsu” Lampung bentukan UU 22/2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tanggal 17 November 2012 diresmikan 22 April 2013, berluas 2.889,88 km persegi alias 8,39 persen luas Lampung, beribu kota di Krui, kota tua berdiri ratusan tahun silam di Teluk Stabas, per administratif diatur Perda Pesisir Barat Nomor 8/2017 terdiri 11 kecamatan, 116 pekon, dan 2 kelurahan ini.

“Pesisir Barat ini surga wisata pak. Kata orang sini surga healing tipis-tipis, haha. Tengok saja, menghadap Samudera Hindia, garis pantainya 210 kilo, dikelilingi lebat hutan hujan tropis TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, red), belum bentang alamnya. Negeri Para Saibatin dan Ulama, kekayaan alamnya harum hingga luar (negeri) sana. Surfing apalagi, saingan Bali,” dia sadar promosi.

Yanto Arif benar. Tercatat, Pesisir Barat telah jadi rujukan pelancong dunia pehobi olah raga penantang adrenalin surfing ini dua dekade terakhir, dengan spot idola Pantai Tanjung Setia, satu dari 10 nominator Tempat Berselancar Terpopuler Anugerah Pesona Indonesia 2016.

Bersiklus tetap, musim selancar umumnya April hingga Oktober tiap tahun, sekitar Pantai Tanjung Setia juga ada titik surfing lain antaranya Pantai Mandiri, Pantai Way Jambu, dan yang paling ramai dikunjungi pewisata lokal (di ibukota kabupaten), Labuhan Jukung.

Belum lagi, goda habitat lumba-lumba sekitar Pulau Pisang, satu dari dua pulau disini, bersama Pulau Betuah. Atau, aroma mistis Goa Matu di Karya Penggawa, goa besar belum diketahui panjangnya dan dipercaya warga setempat: pusat kerajaan gaib, dan kini tersedia jalan masuk yang dibuka Pemkab sini di tepi jalan raya, atau lewat jalan kecil warisan Belanda sepanjang Pantai Way Sindi, masih di wilayah Karya Penggawa.

Atau sejumlah goa lain atau cerukan tepi laut sepanjang Pantai Way Sindi salah satunya Goa Slimur yang dipercaya warga: tempat tinggal Slimur (bigfoot) di era silam.

Atau, air terjun Way Karang di Kecamatan Way Krui dan air terjun di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seperti air terjun Way Nyercik dan Talang Penyangu.

Atau, sejumlah makam bersejarah, seperti makam yang boleh jadi masih diragukan kebenaran keabsahannya nun faktanya dipercaya warga hingga detik ini: Makam Panglima Kerajaan Majapahit yang masyhur dengan Sumpah Palapa, yaitu Mahapatih Gajah Mada, terletak di Kecamatan Pesisir Utara. Atau makam tokoh penyebaran Islam di Lampung era lampau, Syech Aminullah, di Kecamatan Lemong, dan banyak lagi?

Dari hasil berkeliling susuri wilayah perairan dan perkampungan pesisir demi menyerap serbaneka keluh kesah aspirasi nelayan dan rakyat pedesaan sana, tak urung dia banjir pinta spontan sejawat sepenanggungan sesama nelayan di sedikitnya 15 titik area pelabuhan rakyat yang sekadar meminta dibagikan atribut partai dipimpinnya.

“Luar biasa atensi nelayan sini pak. Begitu tahu, begitu dengar, saya sekarang ketua partai, mereka berbondong cari saya minta bendera. Mereka bilang, ‘Yanto, kamu ketua partai sekarang ya, wah, minta bendera, buat pasang di perahu’, katanya pak, kewalahan juga saya, haha,” ujar duda dua anak, sulung Khandika lelaki alumnus SMK Korpri Karawang Jawa Barat, bungsu Cucu Cahyati, 3 SMP di 2022 lalu ini. Yanto berderai tawa khasnya.

Berbincang kali ini, Yanto tak lagi formal, ditingkahi gelak nun tetap dengan cengkok khas dialek Lampung pesisir yang kental.

Tanpa diminta, disebutnya kesemua titik request atribut dari basis massanya itu berasal. “Dari Pelabuhan Siging, Bangkunat, Way Jambu, Pelita Tanjung Setia, Kuala Krui, Jukung, Tembaka, Pemancar, Balam, Kuripan, Pugung Penengahan, Merangka, Lemong, Merambai Tanjung,” rincinya seraya merinci karakter khas nelayan masing-masing titik.

Sekadar meminta atribut bendera? “Iya. Buat dipasang di perahu masing-masing, biar rame kayak di Pantura,” imbuh Yanto, ilustrasikan ekspresi kebanggaan para sejawat nelayan demi mengetahui ternyata ada dari mereka yang jadi orang nomor satu di partai, di Pesisir Barat. Nelayan politisi.

Dari data persis Yanto Arif ini pula, pewarta dapat ketahui, kebutuhan dermaga rakyat nelayan tradisional dimaksud, telah jadi mimpi lama, bahkan menahun turun temurun jadi bahan obrolan mereka entah di darat saat kembali dari melaut, entah di kedai sembari bercengkerama dengan tetangga, entah di tengah laut tengah malam sembari geluti buasnya sergapan ombak Samudera Hindia.

Sungguh kisah Yanto Arif juga data dia, buat terhormat. “Hidup Nelayan!” pekik penutup di ujung telepon, pembicaraan putus nyambung malam itu.

Terkait bauran nilai dan norma kewajaran ini, kembali ke topik utama: tata kelola tadi, di era selain serba digital juga serba sinerkolab ini: era mana sinergi kolaborasi semakin menjadi kebutuhan arus utama keberpihakan kinerja pemimpin nasional dan daerah, maka dalam pada ini, disposisi Gubernur Mirza sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dan selaku pembina wilayah; wajar jika atau andaikata proses intervensi tersebut dijalankan utuh dieksekusi, dan jika kelak berhasil nyata, wajar pula keberhasilan nyata itu kelak kemudian menjadi senyata-nyatanya keberhasilan bersama.

Keberhasilan nyata hasil nyata, sinerkolab. Mengejar pemajuan daerah ini, yang telah lama sandang status kaya tapi miskin. Kaya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, tetapi perputaran uang di Lampung lebih banyak berada dinluarnya. Bahkan konon, di satu negeri tetangga sana.

Publik jamak menilai, Gubernur Mirza sebagai representasi generasi muda milenial menyusul zilenial, platinum, pun kini generasi Alpha, juga sekaligus representasi kegelisahan rerata mayoritas rakyat Lampung.

Yang rindu harga cabai murah sekaligus kebebasan berekspresi tetap wah. Yang rindu pemimpin pelayan rakyat, pemimpin provinsi miniatur Indonesia berpopulasi terpadat kedua di Sumatera, juga lumbung pangan, energi dan sumberdaya ini; pemimpin yang memiliki karakter yang kuat.

“Ini penting,” demikian garis bawah mantan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri satu ketika. Seorang pemimpin, ujar Om Bach sapaan akrabnya, harus memiliki tiga hal.

“Pertama, dia harus mampu menjadi guru, berarti berilmu. Kedua, mampu menjadi pelayan, artinya rendah hati, dekat dengan rakyat. Ketiga, mampu menjadi kawan, berarti tidak sombong dan selalu membaur dengan masyarakat. Ketiganya ada pada diri Mirza.”

Pak Gub, semangat! (Muzzamil)

Pos terkait