GAPEMBI Tolak Keras Penghentian Operasional Dapur MBG Selama Libur Panjang Sekolah
Bongkar Post | Jakarta – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menyatakan penolakan keras terhadap Surat Edaran (SE) Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 yang meniadakan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah. Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, menyatakan bahwa SE tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 401.1 tanggal 29 Desember 2025 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara mitra dan BGN.
Menurutnya, kebijakan penghentian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG selama libur sekolah berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
“Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni tahun 2026, yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis Nomor 401.1,” tegas Alven Stony.
GAPEMBI menyoroti beberapa dampak negatif dari kebijakan tersebut, antara lain:
– Relawan dan tenaga kerja di dapur MBG tidak dapat bekerja serta kehilangan honor selama periode libur.
– Supplier, petani, peternak, dan pelaku UMKM mengalami kerugian karena bahan baku menumpuk dan rantai pasok terganggu.
– Ketidakjelasan pelayanan gizi bagi balita dan anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang tetap membutuhkan asupan nutrisi meski sekolah libur.
Sebelumnya, BGN melalui Wakil Kepala Agustina Arumsari menyatakan bahwa penghentian operasional dapur MBG selama libur sekolah (22 Juni–13 Juli 2026) dimanfaatkan untuk evaluasi menyeluruh, termasuk audit kualitas dapur, standar kebersihan, dan pembaruan data penerima manfaat. Langkah ini juga disebut-sebut sebagai upaya efisiensi anggaran.
Alven Stony menekankan bahwa meski dapur sekolah wajar diliburkan karena siswa tidak beraktivitas, pelayanan bagi balita dan kelompok rentan di daerah 3T harus tetap jelas. GAPEMBI menyampaikan delapan aspirasi mitra, termasuk jaminan keberlanjutan program, addendum kontrak, dan keterlibatan lebih dalam dalam penataan program MBG sebagai flagship pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program MBG merupakan inisiatif prioritas nasional untuk mengatasi stunting dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Hingga kini, ribuan dapur MBG telah beroperasi dengan melibatkan investasi signifikan dari mitra swasta.
Sampai berita ini diturunkan, BGN belum memberikan respons resmi terhadap penolakan GAPEMBI. GAPEMBI menyatakan siap berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas program sambil menjaga keberlanjutan operasional.
(Rusmin)
