Diduga Ada Kejanggalan Dalam Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dispora Tuba

  • Whatsapp

Bongkarpost.co.id (Tulang Bawang) – Diduga adanya kejanggalan dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Tulangbawang, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulangbawang ketika dikonfirmasi memberikan penjelasan. Kamis (04/08/2022)

Kepala Bidang Kepemudaan Kadarisman F. Ismail S membenarkan, bahwa program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan tahun 2021 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 9xx.xxx.xxx dikelola dibidangnya.

Bacaan Lainnya

“Benar program itu berada dibidang kepemudaan tahun 2021 dengan nilai pagu Rp.9xx.xxx.xxx., tetapi tidak semuanya dapat terserap mengingat ada 5 organisasi yang menerima hibah serta dalam pelaksanaannya hanya 9 orang saja yang dibuatkan atribut dari total 32 orang karena masa pandemi yang membatasi adanya kerumunan, dalam pengadaan atribut Paskibraka setiap 1 orang menghabiskan total Rp.1.600.000 nilai tersebut untuk 1 stel lengkap,” ucapnya.

Namun dirinya berkilah, dalam pengadaan atribut Paskibraka mekanisme telah sesuai dengan prosedur mengingat pengadaan tersebut dilakukan secara kontrak dan ditayangkan di LPSE.

Sementara, Kepala Dispora Kabupaten Tulangbawang Drs. Aprizal Indrajaya saat ditemui diruangnya menjelaskan, dari pemberitaan media beberapa waktu lalu terkait proses penunjukan langsung atribut Paskibraka tahun anggaran 2021.

“Itu bukan penunjukan langsung akan tetapi pengadaan langsung, dikarenakan pengadaan dan penunjukan berbeda oleh karenanya tidak menggunakan CV pendamping karena sifatnya pengadaan bukan penunjukan. Didalam aturannya bila sifatnya pengadaan tidak diperlukan adanya CV pendamping,” ujarnya.

Saat ditanya, mengenai sudahkah dilakukan perbandingan harga dalam penentuan nilai atribut paskibraka ke beberapa toko penjahit guna menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan dalam penawaran yang nilainya lebih rendah dari total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Penentuan hargakan sudah tertera melalui Standar Satuan Harga (SSH), untuk teknisnya saya kurang mengetahui karenakan kita sudah terbiasa menggunakan CV Mustika yang berani mengambil dengan harga minim. Kita juga telah menawarkan kebeberapa CV penjahit meskipun tidak secara resmi, tetapi balik lagi karena sudah terbiasa menggunakan CV Mustika. Kendala bajet yang minim serta acuan dari SSH membuat kita tidak bisa menentukan nilai,” kilahnya.

Terpisah, Wibowo Ketua LSM Cakra Institute sangat menyayangi tentang pemahaman Perpres 12 tahun 2021, kepala dinas mengatakan pengadaan langsung. Secara administrasi dan teknis beliau harus memahami, karena dia seorang Pengguna Anggaran (PA).

“Sangat disayangkan pemahaman Kadis Dispora Tulangbawang terlalu dangkal, seharunya beliau memahami Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 itu agar tidak tersandung hukum nantinya,” terangnya.

Lanjutnya, walaupun itu sifatnya pengadaan langsung, secara administrasi dalam menentukan harga (HPS) tetap harus ada tinjauan harga pasar secara langsung. Lalu walaupun sifatnya pengadaan langsung (PL) tetap harus ada perusahaan pendamping meskipun kesannya rekayasa pemenang.

“Kepala Dispora harus banyak belajar harga pasar merupakan harga perbandingan untuk menentukan siapa pemenang, karena itu salah satu dasar penawaran dalam pengadaan,” tutupnya.

(Indra/Riswan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *