BPP PERHAPI 2024-2027 Resmi Dilantik: Fokus Tingkatkan Profesionalisme dan Good Mining Practice
Bongkarpost.co.id
Jakarta,
Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (BPP PERHAPI) periode 2024-2027 resmi dilantik di Binakarna Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/1/2025).
Pelantikan ini menjadi momentum baru untuk membawa industri pertambangan nasional menuju arah yang lebih baik.
Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendukung penerapan Good Mining Practice di Indonesia.
“PERHAPI adalah organisasi yang bekerja secara pro bono. Semua pengurus di sini bekerja tanpa gaji. Oleh karena itu, niat kita harus tulus untuk membangun sektor pertambangan yang lebih baik,” ujarnya dalam sambutannya.
Widhy menyebutkan bahwa kepengurusan baru ini akan melanjutkan program yang belum tuntas dari periode sebelumnya. Selain itu, sejumlah inisiatif baru telah dirancang untuk tiga tahun mendatang.
“Kami berkomitmen meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota. Saat ini, kami juga tengah menyusun program kerja untuk mendukung hal tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai elemen kunci dalam memajukan industri.
“Sebagai organisasi profesi, kami mendukung penuh pengembangan SDM di bidang pertambangan, mulai dari pelatihan hingga penerapan kaidah pertambangan yang baik,” imbuh Widhy.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa industri pertambangan menghadapi berbagai tantangan.
“Dinamika geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, serta sorotan publik akibat kasus-kasus pelanggaran hukum masih menjadi tantangan besar,” katanya.
Widhy juga menyoroti beberapa masalah mendesak, seperti maraknya aktivitas pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, hingga regulasi yang dinilai menambah beban operasional.
“Kebijakan terkait perizinan sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan fiskal perlu dirancang dengan cermat agar tidak memberatkan pelaku usaha,” paparnya.
Selain itu, ia menyampaikan kekhawatiran pelaku usaha terhadap rencana revisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“Jika harus menyimpan 100% DHE di dalam negeri selama satu tahun, ini akan berdampak pada arus kas perusahaan,” tandasnya.
Melalui kepengurusan baru ini, BPP PERHAPI bertekad menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan industri pertambangan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. (Rls)
