Bongkar Post
Serang-Banten,
Pemkab Serang telah memperbaiki 13.640 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi warga kurang mampu.
Belasan ribu rutilahu tersebut telah diperbaiki sejak era Ratu Tatu Chasanah menjabat sebagai bupati Serang selama dua periode sejak 2016 sampai sekarang.
Pembiayaan perbaikan rutilahu tersebut berasal dari APBD Kabupaten Serang dan provinsi, Badan Zakat Nasional (Baznas), dan corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, mengatakan perbaikan rutilahu tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 12.797 unit.
“Total yang sudah terbangun ada 13.640 unit. Ini melebihi target yang sudah ditetapkan, jadi surplus 843 unit,” kata Okeu kepada TribunBanten.com di kantornya, belum lama ini.
Pada 2022-2023, DPRKP Kabupaten Serang kembali melakukan pendataan rutilahu.
Hasilnya lanjut Okeu, masih ada 8.213 unit rutilahu yang menjadi pekerjaan rumah Pemkab Serang.
“Kenapa ini masih ada yang tidak layak huni karena mungkin saat pendataan dulu rumah tersebut masih layak,” ujarnya.
Okeu menargetkan 8.213 unit rutilahu itu selesai diperbaiki pada lima tahun ke depan.
Pada tahun ini, hanya 200 unit rutilahu yang direnovasi yang dibiayai APBD Kabupaten Serang.
“Tahun ini anggaran kita terbatas, karena tahun politik yah. APBD kita digunakan untuk hibah ke penyelenggara,” ucapnya.
DPRKP Kabupaten Serang juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Banten dan pemerintah pusat untuk menanyakan kuota rutilahu yang didapat Pemkab Serang.
“Tapi yang pasti bantuan rutilahu tahun 2024 ke kita ada lebih dari seribu. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” katanya.
Menurut Okeu, bantuan rutilahu dari APBD Kabupaten Serang langsung ditransfer ke rekening penerima.
“Jadi kita tidak menyiapkan material karena ini stimulan 75 persen untuk pembangunan dan 25 persen untuk ongkos tukang,” ujarnya.
Dalam penyaluran bantuan keuangan rutilahu tersebut, DPRKP menyiapkan tim fasilitator yang mendampingi dari mulai pencairan hingga pembangunan.
“Kami ada sembilan tim fasilitator karena kalau tidak didampingi khawatir begitu ditransfer uang itu tidak digunakan untuk membangun rumah,” ucapnya.**
