Bongkar Post
Pesawaran,
“Berdasarkan rilis dari Badan Pengawas Pemilu RI Pusat, Provinsi Lampung masuk dalam daftar kategori nomor 2 (dua) dalam kerawanan money politik di Indonesia setelah Provinsi Maluku Utara.
Hal itu terungkap saat sosialisasi pengawasan dan penyelenggaran pemilu di Kabupaten Pesawaran bersama anggota DPR RI Komisi II H. Zulkifli Anwar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di gedung Adora Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan, Senin (9/10/2023).
“Untuk Provinsi Lampung kerawanan pemilu dalam pelangaran money politik masuk daftar nomor urut 2 (dua) setelah Maluku Utara,” ungkap Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi SDM, Imam Bukhori.
Dia pun mengajak masyarakat untuk mengawasi proses pemilu 2024 mendatang karena pemilu ini hajat demokrasi bersama.
“Karena hak politik kita sama dan kita gunakan secara berdaulat tanpa ada intimidasi dengan orang lain,” ucapnya.
“Ia juga mengajak semua elemen masyarakat agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena peran masyarakat sangat penting untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang.
“Mari kita komitmen dalam penyelengaraan pemilu yang akan datang, jangan ada pelanggaran. Jadi saya meminta semua elemen masyarakat dan aparat desa agar selalu sinergi dalam penyelengaraan pemilu sehingga bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas.” Pungkasnya.
Begitu juga disampaikan anggota DPR RI Zulkifli Anwar, kegiatan tersebut digelar untuk mensosialisasikan pengawasan pemilu untuk mencari masukan tentang pemilu yang akan datang. Ini semua untuk kebaikan pemilu pada tahun yang akan datang.
“Kami hadir sebagai mitra, maupun sebagai pengawas. Ini semua di lakukan untuk menciptakan pemilu yang damai,” kata dia.
Iya juga berharap masyarakat turut serta dan berperan aktif bersama Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaran pemilu serentak tahun 2024. Karena masyarakat juga mempunyai hak yang sama dalam mengawasi pemilu yang akan datang.
“Semoga pemilu yang akan datang bisa berintegeritas dan bersih dari segala macam pelanggaran pelanggaran pemilu ke depan nya sebagai mana yang kita harapkan,” ujar nya.(Imron)
