Asep Yadi Rudiana Soroti Skandal PLTS Purwakarta: Anggaran Miliaran, Alat Tidak Berfungsi

Asep Yadi Rudiana Soroti Skandal PLTS Purwakarta: Anggaran Miliaran, Alat Tidak Berfungsi

 

Bacaan Lainnya

Purwakarta, bongkarpost.co.id– Proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 terus menuai kontroversi. Selain persoalan administrasi, fakta baru di lapangan menunjukkan bahwa proyek ini diduga kuat gagal fungsi dan menjadi beban baru bagi Puskesmas (PKM).

Investigasi kami menemukan bahwa PLTS di beberapa PKM tidak berfungsi, menandakan bahwa manfaat dari pengadaan PLTS ini tidak dipikirkan dengan matang. Kejanggalan proyek PLTS di beberapa PKM se-Kabupaten Purwakarta masalahnya variatif.

Di beberapa PKM, kejanggalan teknis yang paling mencolok ditemukan pada pola kerja alat. PLTS dipasang untuk menghemat listrik PLN, namun yang terjadi justru sebaliknya. Arus listrik dari PLN harus menyokong unit PLTS agar bisa berjalan, bukan PLTS yang menyokong kebutuhan listrik bangunan.

“Kami menemukan ketidaksesuaian besar voltase sehingga sinkronisasi daya gagal total. Kondisi ini membuat fungsi efisiensi energi yang dijanjikan menjadi nihil,” kata sumber kami.

Hingga saat ini, banyak unit PLTS yang belum tercatat resmi sebagai aset PKM. Di lapangan, banyak unit yang tidak difungsikan karena jika dipaksakan beroperasi justru akan memicu masalah teknis baru pada jaringan listrik Puskesmas.

Contoh nyata ditemukan di PKM Kiarapedes, PKM Pasawahan, PKM Jatiluhur, PKM MukyaMekar, dan PKM Sukasari, di mana alat tersebut dilaporkan tidak difungsikan sama sekali.

Ketua DPC Repdem Purwakarta, Asep Yadi Rudiana, menyoroti profil penyedia (vendor) proyek tersebut. “Kami menemukan ketidakwajaran harga. Ada selisih besar yang mengarah pada kerugian negara,” katanya.

Asep Yadi Rudiana meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun ke lapangan melakukan penyidikan secara khusus terkait temuan ini. “Jika dibiarkan, proyek ini hanya akan menjadi simbol pemborosan anggaran puluhan miliar rupiah yang tidak memberi manfaat bagi rakyat,” tegasnya. (Maman)

Pos terkait