Foto. Ist
Bongkar Post, BANDAR LAMPUNG — Pengelolaan anggaran kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) di Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS-MS) Lampung disorot.
Informasi yang dihimpun menyebut adanya dugaan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, pembayaran berlebih, hingga kemungkinan pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Lokasi pekerjaan juga disebut tidak dilengkapi papan informasi proyek.
Pekerjaan yang dipersoalkan meliputi pengangkatan sedimen pada tanggul saluran air, pembabatan rumput, pembersihan gulma, dan pemasangan saluran irigasi. Kegiatan itu tersebar di sejumlah titik di Lampung.
Menurut informasi yang dihimpun, persoalan bukan hanya soal jenis pekerjaan. Ada pertanyaan soal bagaimana kegiatan itu direncanakan, dikerjakan, diawasi, sampai dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.
Salah satu yang mencuat adalah tidak adanya papan nama atau papan informasi proyek di lokasi yang dipersoalkan. Padahal papan itu semestinya memuat nilai kegiatan, pelaksana, volume pekerjaan, dan sumber anggaran. Tanpa papan informasi, masyarakat sulit mengawasi pekerjaan yang memakai uang negara.
Informasi yang dihimpun juga menyebut adanya dugaan kekurangan volume, spesifikasi yang tidak sesuai, pembayaran yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan, dan kemungkinan pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan. Namun semua itu masih berupa dugaan. Untuk membuktikannya, perlu diperiksa kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, berita acara pekerjaan, dokumen pembayaran, dan kondisi fisik di lapangan.
Pengadu meminta BBWS-MS memberi klarifikasi dengan melampirkan RAB dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Informasi yang dihimpun menyebut persoalan ini berkaitan dengan kegiatan tahun 2025 dan 2026.
Pengadu juga menyatakan akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum jika tidak mendapat tanggapan. Aksi direncanakan menyasar kantor BBWS-MS dan Kejaksaan Tinggi Lampung.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih menunggu keterangan resmi dari BBWS-MS. Redaksi menunggu penjelasan soal daftar kegiatan OP SDA, nilai anggaran masing-masing kegiatan, mekanisme pengadaan, pihak pelaksana, volume pekerjaan, hasil pengawasan, dan dokumen pertanggungjawabannya.
Jika pekerjaan sudah sesuai kontrak, dokumen seharusnya bisa menjelaskan. Jika ada selisih antara dokumen, pembayaran, dan kondisi lapangan, pemeriksaan oleh pihak berwenang perlu dilakukan. (*)
