Soal Perumahan Buruh TKBM, PT Duta Hidup Lestari Ajukan Hak Jawab

  • Whatsapp

BANDAR LAMPUNG – Terkait pemberitaan berjudul “Ketua TKBM Pelabuhan Panjang Diminta Tegas Sikapi Persoalan Perumahan Buruh”, yang diposting pada online Bongkarpost.co.id pada tanggal 25 Oktober 2021, Direktur Utama PT Duta Hidup Lestari (DHL), A Tamzil, melalui Kantor Kuasa Hukum Hanafi Sampurna, SH dan Rekan, mengajukan Hak Jawab.

Adapun Hak Jawabnya terdapat 7 point.
Yaitu, pada point Pertama, PT DHL menyatakan bahwa tidak ada persoalan terhadap Perumahan TKBM Pelabuhan Panjang. Sebanyak 176 buruh Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sudah mendapatkan rumah, namun ada 5 orang buruh yang tidak memahami isi perjanjian antara PT DHL dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, terkait pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM).

Bacaan Lainnya

“Lima orang buruh tersebut tidak paham dan menunjuk kuasa hukum dan sampai adanya pemberitaan,” ungkap Hanafi Sampurna, melalui Hak Jawab PT DHL, yang ditujukan kepada Bongkarpost.co.id, tanpa memerinci siapa saja kelima orang buruh tersebut.

Dikatakan, pada point Kedua, buruh anggota koperasi yang mendapatkan rumah terlebih dahulu, bukan berarti buruh tersebut sudah melunasi rumah dan langsung mendapat SHM. Rumah yang diperoleh buruh TKBM Pelabuhan Panjang itu dibiayai oleh seluruh buruh Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang berjumlah lebih dari 1000 orang melalui pemotongan dana WHK secara kolektif.

Point Ketiga, berdasarkan perjanjian pokok antara PT DHL dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, bahwa PT DHL beserta seluruh addendumnya berkewajiban melakukan pemecahan dan balik nama SHM, apabila pembangunan rumah sudah mencapai 190 unit dan kelipatannya, apabila Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sudah membayar biaya pemecahan dan balik nama SHM, serta melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan terkait hal tersebut kepada PT DHL. Dan, pemecahan serta balik nama SHM dilakukan secara bertahap.

Point Keempat, setelah dilakukan pemecahan dan balik nama SHM sebagaimana point 3, PT DHL akan menyerahkan SHM kepada Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Yang kemudian akan diserahkan kepada anggotanya.

Pada point Kelima, PT DHL melalui Kuasa Hukumnya ini, menegaskan bahwa berita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga jelas bahwa buruh anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang mendapat rumah tidak otomatis langsung mendapatkan SHM.

Kemudian pada point Keenam, PT DHL melalui Kuasa Hukumnya menilai, pemberitaan yang berjudul “Ketua TKBM Pelabuhan Panjang Diminta Tegas Sikapi Persoalan Perumahan Buruh” yang diposting pada tanggal 25 Oktober 2021, tidak jelas kebenaran atau fakta yang sebenarnya. “Seharusnya informasi yang didapat, dilakukan uji informasi dan disiplin verifikasi. Berita tersebut tidak berimbang lantaran tidak adanya konfirmasi ke PT DHL,” terang Hanafi.

Selanjutnya, pada point Ketujuh, pada awal Agustus 2021, PT DHL dan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sepakat melakukan percepatan pembangunan Perumahan TKBM dengan melibatkan pihak Perbankan. Sehingga pembangunan 1000 unit rumah bagi Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, dapat cepat terealisasi.

Diberitakan sebelumnya, melalui postingan Bongkarpost.co.id, tertanggal 25 Oktober 2021, Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang harus bersikap tegas menyikapi persoalan keluhan buruh terkait persoalan sertifikat perumahan buruh yang berada di Dusun Sukorejo, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, yang hingga saat ini tak jelas juntrungannya.

Menyikapi hal itu, Ketua SPTI Pelabuhan Panjang, Gojali, via seluler menegaskan, sebelumnya di saat era kepengurusan lama Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Sainin Nurjaya (alm) sudah ada kesepakatan antara Pengurus Koperasi TKBM dengan PT. Duta Hidup Lestari sebagai penyedia jasa pengadaan perumahan TKBM. Dalam kesepakatan itu PT. Duta Hidup Lestari akan melakukan pemecahan sertifikat, dari sertifikat induk menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) apabila telah terbangun sebanyak 250 unit Perumahan TKBM.

Gojali juga mengatakan, di era pengurus Koperasi TKBM sebelumnya (Sainin, red) telah terbangun sekitar 178 unit perumahan. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan oleh pengurus Koperasi TKBM yang baru (Agus Sujatma,red) dengan pihak developer PT. Duta Hidup Lestari, terkait persoalan pemecahan sertifikat untuk status kepemilikan perumahan anggota Koperasi TKBM.

Bahkan, menurut Gojali, ia sebagai pengurus SPTI, wadah serikat pekerja buruh TKBM di Pelabuhan Panjang sudah sering menyampaikan teguran secara resmi kepada pengurus Koperasi TKBM agar segera membahas dengan PT. Duta Hidup Lestari terkait persoalan pemecahan sertifikat sekitar 178 unit perumahan buruh TKBM yang sudah terbangun di era kepengurusan koperasi yang lama (Sainin, red).

Menurut sumber Bongkar Post, bila disimak dalam satu poin Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dengan PT. Duta Hidup Lestari tentang pengadaan perumahan TKBM Pelabuhan Panjang bernomor : 005/Addendum/KOP.TKBM/PP/01/III/2020 dan Nomor : 005/Addendum/DHL/LPG/III/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Sainin dan Direktur PT. Duta Hidup Lestari, A. Tamzil. Isi bunyi kesepakatan itu pada Pasal 5 ayat 3 tentang Hak dan Kewajiban Koperasi TKBM menanggung biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) setiap pembangunan mencapai 200 unit rumah, serta berlaku kelipatannya dengan mengajukan surat persetujuan dahulu kepada pihak pengembang (PT.DHL).

“Kalau melihat apa yang dikatakan oleh Ketua SPTI TKBM Pelabuhan Panjang itu tidak jauh berbeda dengan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Addendum V Pasal 5 ayat 3, bila terbangun 200 unit perumahan itu sudah bisa diurus pemecahan sertifikatnya. Nah, sekarang kembali kepada ketegasan Ketua Koperasi TKBM Agus Sujatma,” papar sumber Bongkar Post.

Menurutnya, sudah seharusnya Agus Sujatma sebagai Ketua Koperasi TKBM menindaklanjuti isi perjanjian dalam Addendum V. Terutama lagi, yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) di era pengurus lama (alm) Sainin.

“Kan sudah jelas, Ketua SPTI, Pak Gojali aja sudah menjelaskan, kalau sudah ada kesepakatan antara Ketua Koperasi yang lama Sainin (alm) dengan PT. DHL, bahwa bila terbangun 250 unit rumah maka akan dilakukan pemecahan sertifikat. Sekarang tinggal ketegasan Ketua Koperasi aja menyikapi nasib buruh,” ujar sumber Bongkar Post ini.

Sementara, Ketua Koperasi TKBM, Agus Sujatma saat dikonfirmasi terkait persoalan sertifikat perumahan buruh TKBM Pelabuhan Panjang, dihubungi via ponsel di nomor 081279088*** tidak diangkat. Begitu juga saat dihubungi dengan pesan singkat Whatsapp, hingga saat ini tidak menjawab.

(Firdaus/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *