Pesisir Barat, BP
Rapat paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap nota pengantar rancangan APBD-P tahun anggaran tahun 2020, bertempat di ruang rapat paripurna sekretariat dewan pesisir barat (Pesibar), Selasa (8/9/2020).
Bupati Pesibar, Agus Istiqlal pada kesempatan tersebut menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 07 September 2020.
“Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian aset daerah baik secara adminstrasi maupun penguasaan fisik aset,” ujarnya saat menberikan jawaban atas fraksi Nasdem.
Selanjutnya, jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi PDI Perjuangan disampaikan bahwa secara dokumen pembuktian kinerja Pemda dilakukan dengan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penyampian laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dan secara fisik pelaksanaan pembangunan telah dilakukan secara signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. jawaban tersebut sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PKB point dua dan pandangan umum fraksi Demokrat point satu.
“Terimakasih atas saran saudara, kami sampaikan bahwa penanganan covid-19 telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Perpu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan turunannya,” tambahnya.
Terakhir, jawaban atas pandangan umum fraksi Golkar – Perindo yang telah disampaikan oleh anggota dewan yang Gusti Kadi Artawan mengenai, pendapatan daerah pada perubahan apbd tahun anggaran 2020 yang mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19.
“Kami sampaikan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada serta tolok ukur kinerja, dalam keyakinan kami apa yang telah kita lakukan dapat memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat ditengah pandemi ini,” ungkapnya.
“Dalam kondisi kedaruratan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan bahwa prioritas kita pada pemulihan dampak ekonomi, penanganan kesehatan dan bantuan jaring pengaman sosial sambil memastikan stabilitas likuiditas kas daerah,” tandasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Kapolres Pesibar-Lambar, Koramil Pesisir Tengah, Kasubsi Pengelolaan Lapas Kelas II B Krui beserta para kepala OPD. (Eko)
