PRIMA Klaim Arah Kebijakan Prabowo-Gibran Nasionalis Progresif, Sesuai Pasal 33 UUD ’45

JABO – Ketua Umum PRIMA/Wamensos Agus Jabo. | dok. Berdikari Online/Muzzamil

Bongkar Post

Bacaan Lainnya

BANDARLAMPUNG, Bongkarpost.co.id – Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran selama empat bulan ini telah mengarah pada transformasi bangsa. Pasalnya, kebijakan nasional yang dikeluarkan berwatak nasionalis dan progresif kerakyatan.

Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/3/2025), Agus Jabo Priyono bilang, arah dan tujuan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini adalah transformasi bangsa.

Perubahan signifikan tak hanya terjadi pada hal-hal suprastruktur, seperti politik dan budaya. “Melainkan juga pada basis struktur ekonomi politik,” ujar dia.

Alumnus Pelajar Islam Indonesia (PII), mantan tahanan politik Orde Baru, dan sejak 2007 hingga 31 Mei 2021 menjabat sebagai Ketua Umum KPP Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengintensi telahaannya, bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang bergerak dari kondisi ketergantungan, deindustrialisasi, sistem rente dan ekstraktif, serta inefisiensi dan korupsi, menuju kondisi yang berdaulat, berdikari, terindustrialisasi, produktif, efisien, dan sejahtera.

Ungkap Agus Jabo, hal ini selaras senapas dengan Pasal 33 Batang Tubuh UUD 1945 yang menjadi acuan kebijakan ekonomi.

“Presiden Prabowo dengan tegas menyebut bahwa kebijakan ekonomi mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Saya nilai ini langkah kebijakan yang bukan hanya sekadar kegiatan yang berjalan terpisah, melainkan satu kesatuan pembentuk sistem yang saling berkaitan dan mengarah pada corak tertentu dari perkembangan masyarakat Indonesia,” ujar Jabo, telaahannya.

Bertitik tolak dari kebijakan itu, Jabo sapaan karibnya menyebut, Presiden Prabowo akan membangun koperasi dan pergudangan (Koperasi Merah Putih) yang berisi kebutuhan masyarakat di 70 ribu desa menggunakan pagu anggaran Dana Desa.

Sementara di sektor pendidikan, pemerintah selain memberikan makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah dan santri, juga akan memperbaiki 330 ribu sekolah.

Sebab itu, terkait, pria yang juga Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Kabinet Merah Putih ini menegaskan pencapaian masyarakat yang adil dan makmur sangat bergantung pada kebijakan ekonomi yang tepat serta kepemimpinan nasional yang kuat.

Jabo menegaskan, kebijakan ekonomi yang tepat menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

“Kebijakan ekonomi yang tepat pada prinsipnya adalah dengan mendorong dan meningkatkan produktivitas rakyat lewat berbagai instrumen sehingga terbuka lapangan kerja dan meningkat kesejahteraan, berupaya keras memberantas korupsi, serta membatasi tingkat eksploitasi kapitalisme yang mengakibatkan kesenjangan sosial,” tegas dia pula.

Jabo menambahkan, sejatinya pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah konsolidasi kapital untuk kepentingan pembangunan.

“Danantara dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBN (PINA). Dengan kewenangan mengelola aset bernilai lebih dari Rp14 ribu triliun, Danantara akan menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBN,” ujarnya.

Penulis buku Negeriku: Syair-Syair Perjuangan terbitan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (2009) ini juga mengungkapkan, Presiden Prabowo telah memutuskan penahanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 100 persen dalam jangka waktu minimum 1 tahun di perbankan dalam negeri, menindaklanjuti Keppres era Presiden ke-7 Joko Widodo yang mewajibkan penyimpanan 30 persen DHE di dalam negeri kurun setidak-tidaknya 3 bulan.

Keberlanjutan kebijakan ini, tandas suami Intan Nurul Fadhillah ini, “Selain bermanfaat untuk menjaga stabilitas mata uang, juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta impor kapital. Untuk hasil lebih optimal ke depannya, DHE bahkan bisa diatur untuk wajib disimpan 100 persen di bank dalam negeri tanpa batas waktu,” pungkasnya.

 

Bandel

Sekadar pengingat, ada satu petikan pidato menggelitik Presiden Prabowo di era Pilpres 2024 lalu. Saat itu, Prabowo menyebut Agus Jabo dulunya bandel. “Hadir juga Agus Jabo Ketua Prima, maaf dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Bandel sih dulu,” ujar Prabowo, di acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di JCC, Senayan Jakarta, Sabtu 27 Januari 2024. (Muzzamil)

Pos terkait