PRABOWO MINTA MAAF SOAL KARHUTLA DI KTT ASEAN: INDONESIA MINTA MAAF, KORPORASI ASING IKUT DISOROT

PRABOWO MINTA MAAF SOAL KARHUTLA DI KTT ASEAN: INDONESIA MINTA MAAF, KORPORASI ASING IKUT DISOROT

 

Bacaan Lainnya

Di balik permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura, Bareskrim telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla. Tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing dari kedua negara tersebut.

 

BONGKAR POST | MANILA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebar hingga ke kedua negara tetangga tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Namun, pernyataan Presiden yang menyebut kebakaran tersebut bukan kesalahan Indonesia, tetapi pemerintah tetap meminta maaf, menghadirkan satu ironi yang menarik untuk dicermati.

Sebab, persoalan karhutla di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan faktor alam dan kemampuan pemerintah mengendalikan kebakaran. Penegakan hukum juga mengarah kepada sejumlah korporasi yang beroperasi di wilayah Indonesia, termasuk perusahaan dengan modal asing.

Dalam transkrip resmi pidatonya, Prabowo menyebut kebakaran hutan berskala besar membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan. Asapnya menyebar hingga Malaysia dan Singapura.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Sebanyak 16 petugas dilaporkan gugur, sejumlah lainnya terluka, dan dua helikopter hilang dalam operasi pemadaman.

Di sisi penegakan hukum, Prabowo menyebut pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan, 11 korporasi telah didakwa, 23 lainnya masuk daftar untuk segera didakwa, serta 104 korporasi berada dalam penyelidikan kepolisian.

 

Korporasi Bermodal Asing Ikut Terseret

Persoalan menjadi semakin menarik ketika Bareskrim Polri pada 29 Oktober 2026 mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla.

Dari jumlah tersebut, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), yakni PT HKI dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, PT AI dari Singapura, dan PT API dari Korea Selatan.

Dengan demikian, terdapat tiga perusahaan bermodal Singapura dan Malaysia yang masuk dalam daftar korporasi tersangka.

Bareskrim juga mengungkap luas lahan terbakar dalam perkara tersebut mencapai 29.168,78 hektare. Proses penyidikan disebut masih berkembang dan jumlah korporasi yang dimintai pertanggungjawaban masih berpotensi bertambah.

Penetapan tersangka tersebut tentu harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum. Status tersangka bukan putusan bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Ironi Diplomasi dan Tanggung Jawab Korporasi

Fakta tersebut menghadirkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: ketika Presiden Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura, bagaimana tanggung jawab korporasi yang memiliki modal dari kedua negara itu dituntaskan?

Apakah penegakan hukum akan berhenti pada badan usaha yang beroperasi di Indonesia, atau juga menelusuri pemilik manfaat (beneficial owner) dan pihak pengendali korporasi apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka?

Pertanyaan lain juga menyangkut tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengawasi konsesi, mencegah pembakaran, serta memastikan pemulihan lingkungan.

Dalam konteks ini, satire yang muncul cukup sederhana: Indonesia meminta maaf kepada negara tetangga, sementara sejumlah perusahaan bermodal dari negara tetangga justru harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatannya dalam perkara karhutla di Indonesia.

Permintaan maaf Presiden merupakan pesan diplomatik. Namun, penyelesaian persoalan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar diplomasi: transparansi, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan pertanggungjawaban korporasi tanpa pandang asal modal.

(*/rus)

Pos terkait