KTT BRICS 2026: Prabowo Tegaskan Peran Indonesia dalam Tata Kelola Global
Bongkar Post | NEW DELHI — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang digelar di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026.
Kehadiran Prabowo menjadi bagian dari partisipasi Indonesia sebagai anggota BRICS dalam pembahasan berbagai isu strategis global, mulai dari ekonomi, perdagangan, pembangunan berkelanjutan hingga geopolitik.
KTT BRICS 2026 mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability.” Pemerintah Indonesia menyebut tema tersebut mencerminkan agenda penguatan ketahanan, inovasi, kerja sama, dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggota.
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam tata kelola global. Indonesia, menurut pemerintah, mendorong kerja sama yang lebih inklusif dan memberikan perhatian terhadap kepentingan negara-negara berkembang.
“Indonesia ingin terus berkontribusi secara aktif dalam tata kelola global,” demikian garis besar pesan Prabowo dalam rangkaian KTT BRICS 2026.
BRICS dan Isu Timur Tengah
Salah satu perhatian utama KTT BRICS tahun ini adalah situasi geopolitik dan konflik di Timur Tengah.
Para pemimpin negara anggota BRICS menyepakati New Delhi Declaration yang antara lain menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya kekerasan di kawasan tersebut.
Deklarasi itu menyerukan maximum restraint atau pengekangan diri serta menekankan penyelesaian perselisihan internasional melalui dialog, konsultasi dan diplomasi.
Persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BRICS karena kelompok ini kini mempertemukan negara dengan posisi geopolitik yang berbeda, termasuk Iran dan Uni Emirat Arab.
BRICS saat ini terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Dorong Kerja Sama Ekonomi
Selain persoalan geopolitik, KTT BRICS juga membahas penguatan kerja sama ekonomi dan teknologi.
Presiden China Xi Jinping mendorong penguatan kerja sama dalam kelompok yang diperluas tersebut. Beberapa gagasan yang disampaikan antara lain pembentukan BRICS AI Open Source Zone, kerja sama kawasan ekonomi khusus serta forum perdagangan jasa.
Penguatan kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara BRICS menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi global.
Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kerja sama internasional. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa keanggotaan tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan seluruh negara dan tidak berpihak pada kekuatan tertentu.
KTT ke-18 BRICS di New Delhi menjadi forum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomatik sekaligus menyampaikan kepentingan nasional dalam forum negara-negara berkembang dan kekuatan ekonomi baru dunia. (*)
